Ipang Mendorong Masyarakat Sipil Menentang Penundaan Pemilu
jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago mendorong masyarakat sipil menentang penundaan pemilihan umum (pemilu).
Pengamat politik yang akrab disapa Ipang itu menilai perlu ada agenda perlawanan sipil terhadap wacana penundaan pemilu atau penambahan masa jabatan presiden.
Sebab, lanjut dia, agenda penundaan pemilu merusak demokrasi di Indonesia dan cacat bawaan secara konstitusi.
"Perlu digelorakan perlawanan sipil untuk menumbangkan kepentingan para oligarki yang tak ingin pestanya cepat berakhir, tidak mau turun tahta dari jabatannya yang sudah dibatasi atau diatur konstitusi, yakni 2 periode selama 10 tahun," kata Ipang dalam keterangannya, Kamis (17/3).
Menurut dia, wacana penundaan pemilu membahayakan tatanan dan mengganggu siklus negara demokrasi.
Dia menegaskan konstitusi sudah jelas mengatur tentang pembatasan masa jabatan presiden.
Menurutnya,pembatasan jabatan presiden menjadi salah satu ciri khas utama yang membedakan sistem demokrasi dengan otoritarianisme.
"Sebelumnya, jabatan presiden tidak dibatasi konstitusi. Konsekuensi logisnya, Soeharto bisa tujuh kali pemilu menjabat presiden," pungkas Ipang. (mcr9/jpnn)
Ipang mendorong masyarakat sipil untuk bergerak menentang penundaan pemilu dan penambahan masa jabatan presiden.
Redaktur : Boy
Reporter : Dea Hardianingsih
- BPK Diminta Audit Dana Hibah Pemilu dan Pilkada 2024
- Gandeng Klub Sepak Bola Jurnalis, KPU DKI Ajak Masyarakat Berkontribusi di Pilkada
- Jadi Dosen Tamu di UI, Ketua Bawaslu Ungkap Persoalan Penyelesaian Masalah Hukum Pemilu
- Anggota Bawaslu Puadi Beberkan Upaya Memitigasi Praktik Politik Uang di Pilkada 2024
- Anggota Bawaslu Puadi Ingatkan Pengawas Pemilu Jaga Integritas dan Mematuhi UU
- Anggota Baleg dari NasDem Usul Pemilu Digelar 10 Tahun Sekali