IPO Sebut Pemerintah Sukses Selenggarakan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia Political Opinion (IPO) menilai pemerintah tergolong sukses menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19 ini.
Direktur IPO Dedi Kurnia Syah menganggap terselenggaranya pilkada itu membuktikan pemerintah sangat peduli terhadap aspek kesehatan dan hak demokrasi rakyat dalam memilih.
"Apresiasi sangat layak diberikan, Kemendagri sebagai presentasi pemerintah, juga KPU, Bawaslu, bahkan kelompok masyarakat sipil yang tidak sungkan mengkritik sepanjang proses persiapan semisal Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, ini keberhasilan kolektif," kata Dedi kepada JPNN.com, Jumat (11/12).
Selain itu, Dedi menyoroti tingkat partisipasi pemilih yang tinggi. Menurutnya partisipasi pemilih menjadi bukti jika kepercayaan publik pada pemerintah juga tinggi.
"Pemerintah juga berhasil membuktikan jika partisipasi pemilih di tengah pandemi cukup tinggi, ini menandai tingkat kepercayaan pada pemerintah yang juga tinggi, terutama terkait Pilkada. Partisipasi sendiri menjadi salah satu penanda kualitas pemilihan," kata dia.
Meski demikian, Dedi juga memberikan catatan kepada partai politik.
Menurut dia, partai politik gagal menjaga partisipasi peserta Pilkada.
Kondisi ini, menurutnya, perlu dievaluasi terkait pelaksanaan Pilkada dengan peserta tunggal, karena parpol gagal menjadi penyuplai peserta.
IPO juga menilai partai politik gagal menjaga partisipasi peserta Pilkada 2020, terlihat dari pelaksanaan dengan peserta tunggal.
- Kasus eFishery Jadi Alarm, IPO Bisa Jadi Solusi Tata Kelola yang Baik
- Ini Legasi Nana Sudjana Selama Memimpin Jateng
- Nana Sudjana Apresiasi KPU Jateng yang Bisa Hemat Anggaran Pilkada Rp 150 Miliar
- Keberpihakan Kadis DPMK Sarmi di Pilkada Bisa Berujung Pidana, BKN Didesak Bertindak
- Sengketa Pilkada Barito Utara Diterima MK, Praktisi Hukum: Ini Bukti Ada Pelanggaran
- Tokoh Dayak Berharap Tak Ada PSU di Pilbub Barito Utara