IPW: Cabut TR Penundaan Penggunaan Jilbab Polwan

jpnn.com - JAKARTA - Indonesia Police Watch menyayangkan sikap Mabes Polri yang mengeluarkan Telegram Rahasia (TR) penundaan penggunaan jilbab oleh polisi wanita. Menurut IPW, seharusnya elit-elit Polri justru mendukung penggunaan jilbab ini. Apalagi para Polwan sudah hampir lima tahun berjuang untuk diizinkan memakai jilbab, hingga akhirnya Kapolri Timur Pradopo dan Kapolri Sutarman mengizinkannya.

"IPW mendesak Mabes Polri segera mencabut TR yang meminta para polwan menunda penggunaan jilbab tersebut," kata Ketua Presidium IPW Neta S Pane, Minggu (1/12).

Menurut Neta, TR ini sangat tidak masuk akal. Sebab penggunaan jilbab sudah berkembang di berbagai polda pasca Kapolri Sutarman mengizinkannya.

Dikatakan Neta, alasan dikeluarkannya TR tersebut karena penggunaan jilbab itu tidak seragam sungguh sangat tidak mendasar. Seharusnya, Mabes Polri cukup mengeluarkan TR ketentuan pemakaian jilbab, baik dari sisi bentuk, warna atau model sehingga ada keseragaman.

"Jika polri punya dana yang cukup, pengadaan jilbab tersebut bisa diberikan oleh institusi. Jika polri tidak memiliki dana (anggaran), biarkan masing-masing polwan yang membeli atau membiayainya," kata Neta.

Ia menambahkan, ketiadaan biaya dan kekurangteraturan seharusnya bukan menjadi alasan bagi elit polri untuk melarang para polwan-nya menggunakan jilbab. "Apalagi Kapolri Sutarman sudah mengijinkan para polwan untuk menggunakan jilbab," tegasnya.

IPW menilai penggunaan jilbab di lingkungan polwan menjadi hal yang sangat penting di tengah terpuruknya citra polri saat ini. Dengan banyaknya para polwan menggunakan jilbab, publik akan menilai bahwa ada perubahan moral yang signifikan di lingkungan kepolisian. "Minimal warga yang berurusan dengan polisi merasa nyaman, tidak ada kekhawatiran akan disiksa atau dipungli," ujarnya.

Bahkan publik akan merasakan nilai-nilai agamis dan kemanusiaan akan melekat di tubuh korps kepolisian. Sebab itu, kata Neta, TR penundaan penggunaan jilbab harus segera dicabut dan biarkan para polwan menggunakan jilbab. "Jika sekarang penggunaan jilbab belum teratur justru tugas pimpinan polri untuk mengaturnya dan bukan menunda atau melarang polwan menggunakan jilbab," pungkasnya. (boy/jpnn)