IPW Desak Investigasi Bentrok TNI-Polri Diumumkan

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S. Pane heran, karena sudah 14 hari kasus bentrokan antar aparat TNI-Polri, di Batam, Kepulauan Riau,  hingga kini hasil investigasi bersama kedua institusi tersebut belum juga diumumkan secara resmi.

Sehingga siapa yang bersalah dalam bentrokan itu belum bisa diminta pertanggungjawabannya dan belum bisa diproses secara hukum. "IPW mendesak agar TNI maupun Polri membuka hasil investigasi itu secara transparan. Tidak ada yang ditutupi untuk melindungi pihak tertentu dan tidak ada yang dikorbankan untuk kepentingan tertentu," kata Neta, Senin (6/10).

Neta menambahkan, institusi Polri maupun TNI jangan dikorbankan oleh ulah oknum yang tidak bertanggungjawab. "TNI-Polri harus sepakat menuntaskan konflik Batam ke jalur hukum. Siapa pun yang bersalah harus diadili," tegasnya.

Sedikit mengilas kembali, bentrok antara aparat TNI dengan polisi terjadi di Batam, 21 Sep 2014. Empat anggota Batalyon Infanteri 134 Tuah Sakti tertembak. Satu kendaraan dan bangunan milik Brimob dibakar. Bentrokan TNI-Polri di Batam merupakan bentrokan keenam selama setahun terakhir. Akibat bentrokan di Batam, TNI-Polri membentuk tim investigasi gabungan. "Namun tim investigasi gabungan ini terlalu lama mengumumkan hasil kerjanya," imbuh Neta.

IPW berharap tim investigasi memaparkan secara transparan, apakah bentrokan TNI-Polri itu akibat persaingan aksi backing membackingi dalam bisnis ilegal bahan bakan minyak (BBM). Tim juga harus memaparkan, kenapa pangkalan BBM ilegal itu baru digerebek, sementara sudah berdiri sejak lama di dekat markas Brimob Polda Kepri. 

"Tim jangan takut untuk memberi rekomendasi pemecatan dan pencopotan pada pejabat TNI-Polri di Kepri. Bagaimana pun terjadinya bentrokan ini tidak terlepas dari kecerobohan para pejabat TNI-Polri, untuk itu mereka juga harus diminta pertanggungjawabannya," pungkasnya. (boy/jpnn)