IPW Desak KPK Segera Garap Calon Menteri Berlabel Merah

jpnn.com - JAKARTA - Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera membuka nama-nama calon menteri yang diusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) namun masuk daftar merah karena berpotensi menjadi tersangka korupsi. Menurut Ketua Presidium IPW, Neta S Pane, jangan sampai KPK menjadi institusi penebar fitnah karena nama-nama yang berpotensi menjadi tersangka korupsi ternyata didiamkan saja tanpa tindakan.

Neta mengatakan, KPK harusnya segera memeriksa nama-nama yang sempat jadi calon menteri namun urung dipilih oleh Presiden Jokowi karena
masuk daftar merah dan kuning berdasarkan penelusuran komisi antirasuah itu. "Jika tidak, KPK bisa dituding sebagai tukang fitnah," kata Ketua Presidium IPW Neta S Pane, Senin (3/11).

IPW pun mengingatkan KPK agar sebagai lembaga publik bersikap transparan. Dengan demikian, komisi yang dipimpin Abraham Samad itu tidak menjadi lembaga yang diperalat pihak tertentu untuk melakukan kriminalisasi, pembunuhan karakter serta memfitnah pihak-pihak lain.

Salah satu yang harus dibuka KPK adalah jumlah calon menteri yang sempat diserahkan Jokowi untuk ditelusuri. "Sebab IPW mendapat informasi ada 60-an calon yang diserahkan Jokowi ke KPK dan tiga di antaranya adalah anggota Polri," katanya.

Neta menegaskan, KPK perlu menjelaskan seperti proses dan mekanisme penilaian sehingga bisa menentukan label merah, kuning tua, dan kuning muda terhadap para calon menteri. Pasalnya, lanjut Neta, tidak ada dasar hukum bagi KPK untuk menentukan catatan seseorang.

"Apa dasar hukumnya KPK membuat label tersebut? Apakah sudah ada ketentuan hukum yang mengikat sehingga calon itu pantas diberi label merah, kuning muda, dan kuning tua? Lalu apa makna label merah? Apakah label itu sebagai calon tersangka KPK? Adakah calon berlabel tetap diangkat menjadi menteri oleh Jokowi?" katanya.(boy/jpnn)