IPW Desak KPK Usut Proyek Inafis

JAKARTA -- Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S. Pane, menilai, polri akhir-akhir ini makin komersial dan otoriter. Menurutnya, ini ditandai dengan adanya komersialisasi lahan parkir Polda Metro Jaya dan keluarnya kartu Inafis.

IPW mendesak Kapolri menghapus semua komersialisasi kepolisian, termauk membatalkan proyek kartu Inafis.

"IPW menilai proyek kartu Inafis adalah produk pembodohan, otoriter, tumpang tindih, tidak efisien, tidak transparan, dan berpotensi KKN. Pembodohan karena kartu Inafis tidak ada manfaatnya buat masyarakat. Otoriter karena ada pemaksaan dan pengancaman, yakni orang yang tidak memiliki kartu Inafis tidak dapat mengurus SIM. Padahal Kartu Inafis untuk pengurusan SIM, tidak ada dasar hukumnya," kata Neta, Minggu (22/4) dalam siaran persnya yang diterima JPNN.

Menurutnya, tumpang tindih dan tidak efisien karena data diri maupun sidik jari sudah ada di e-KTP, SIM, Paspor. Sedangkan, kata dia, pencantuman data rekening di kartu Inafis tidak ada dasar hukumnya. "Polri tidak bisa memaksa seseorang untuk mencantumkan nomor rekening banknya di kartu Inafis," kata Neta.