Polda Jateng Periksa 176 Kades Menjelang Pemilu, IPW Endus Motif Politik
jpnn.com, JAKARTA - Indonesia Police Watch (IPW) mengkritik permintaan keterangan secara serempak terhadap 176 kepala desa di Karanganyar oleh Ditreskrimsus Polda Jateng.
Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan hal itu baru pertama kali terjadi dalam kaitan soal pertanggungjawaban dana desa.
Menurut Sugeng, pemanggilan itu terasa janggal, apalagi dilakukan menjelang Pemilu 2024 dan Jateng dikenal sebagai kantong suara PDI Perjuangan.
“Dikhawatirkan ada penilaian politis dalam pemeriksaan oleh Polda Jateng,” ucap Sugeng dalam keterangannya, Senin (27/11).
Pemeriksaan serentak terhadap semua kepala desa di Kabupaten Karanganyar itu juga menimbulkan pertanyaan dan spekulasi.
Sugeng menuturkan ada keanehan yang terjadi, yakni surat pemberitahuan klarifikasi tentang permintaan keterangan itu tidak diberikan secara langsung kepada kepala desa yang bersangkutan.
Ditreskrimsus Polda Jateng justru melayangkan surat panggilan itu melalui kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Karanganyar.
Surat dari Ditreskrimsus tersebut bernomor: B/Und-2038/XI/RES.3.1./2023 tanggal 16 November 2023 itu berperihal permintaan keterangan dan dokumen.
IPW mengkritik Polda Jateng yang memanggil 176 kepala desa (kades) di Karanganyar untuk diperiksa oleh penyidik polisi. Diduga ada motif politik.
- Para Kades Kembali Diingatkan Bersikap Netral di Pilkada 2024
- Gagal di Kasus Timah, Kejagung Jangan Cari Pengalihan Isu dengan Menumbalkan Polri
- Anak Guru PPPK di Karanganyar jadi Korban Pemerkosaan, Sang Ibu Minta Polisi Bertindak
- Preman Pasar Tumpah Bogor Provokasi Tolak Penggusuran, IPW: Polisi Jangan Kalah
- DPR Apresiasi Penjabat Gubernur Jateng Atas Respons Soal Isu Netralitas Kades dan Lurah
- Sanksi Pidana Menanti Kades & Lurah yang Melanggar Netralitas di Pilkada 2024