IPW Minta Polri Evaluasi Alat Sadap Densus 88

jpnn.com - JAKARTA - Indonesia Police Watch (IPW) turut berkomentar terkait penyadapan yang dilakukan Australia kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, istrinya dan beberapa menteri senior. Ketua Presidium IPW Neta S Pane meminta Kepolisian Republik Indonesia (Polri) segera mengevaluasi berbagai peralatan milik mereka terutama alat-alat sadap bantuan asing yang memang banyak dimiliki kepolisian.

Menurut Neta, yang harus mendapatkan perhatian khusus adalah alat sadap milik Densus 88 anti teror yang merupakan bantuan Australia. Sebab, bukan tidak mungkin pihak intelijen melakukan penyadapan melalui alat sadap yang dipinjamkan kepada Densus 88.

"Bukan mustahil lewat bantuan alat sadap buat Densus 88 anti teror ini, pihak intelijen Australia melakukan penyadapan terhadap segala sesuatu alat komunikasi para pejabat Indonesia," kata Neta kepada JPNN, Selasa (19/11).

Ia menjelaskan, pemerintah Indonesia dan kalangan intelijen negara perlu melakukan pengecekan terhadap alat sadap bantuan asing, terutama dari pihak Australia kepada Densus 88 anti teror, "Apakah pihak Australia melakukan penyadapan lewat alat bantuan tersebut," ujar Neta.

Menurutnya, jika terbukti penyadapan yang dilakukan Australia terhadap pembicaraan telepon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan lingkaran dekatnya ternyata lewat alat sadap bantuan itu, berarti sudah waktunya semua alat itu diblokir, dinonaktifkan dan tidak perlu difungsikan lagi.

"Jika pun tidak terbukti, pemerintah dan jajaran intelijen negara patut mewaspadainya, kenapa intelijen Australia dan negara asing lainnya terlalu gampang menyadap para pejabat Indonesia," ujar Neta.

Ia menyatakan, kasus Australia menunggangi kepolisian Indonesia bukanlah hal baru. Setidaknya, hal ini sudah terjadi sejak lima tahun lalu. Saat itu banyak perwira menengah (pamen) Polri yang mendapat beasiswa pendidikan kepolisian di Australia.

Kata Neta, bisa jadi setelah para pamen itu kembali ke tanah air, mereka menjadi kaki tangan Australia dan diperintah pemerintah Australia untuk mencegat imigran Timur Tengah yang hendak masuk ke Australia di kawasan perairan Indonesia. "Sebab itu sudah waktunya semua bantuan asing ke Indonesia dievaluasi agar Indonesia tidak kecolongan," katanya. (gil/jpnn)