IPW Nilai Elit KPK Makin Aneh

Kelima, Neta menegaskan, tim tersebut bisa dituding telah merampas tugas-tugas unit kerja di internal KPK. "Untuk itu sebaiknya tim membubarkan diri karena bisa dituding oleh pegawai KPK maupun masyarakat seolah-olah anggota tim tersebut tidak punya kerjaan lain, dan hanya merebut kerjaan orang, padahal anggota tim adalah orang-orang terhormat," tegasnya.

Keenam, lanjut Neta, pembentukan tim bisa dinilai sebagai gambaran bahwa telah terjadi konflik internal yg cukup parah di KPK sehingga sebagian elit pimpinan KPK tdk percaya lagi pada unit2 kerja di internal dan terpaksa harus membentuk tim dari eksternal.

"Ketujuh, patut dipertanyakan, pembentukan tim ini apakah didukung seluruh pimpinan KPK atau hanya sebagian elitnya. Jika nanti muncul pimpinan baru KPK dan tidak setuju dgn Tim ini, otomatis Tim bubar, tentulah keberadaan Tim ini bisa dinilai hanya mendukung oknum2 tertentu di KPK dan bukan untuk mendukung KPK sbg institusi. Jika ini terjadi, citra orang2 di dalam Tim pasti akan terganggu, mengingat mereka adalah tokoh2 terhormat.

Kedelapan, lanjut dia,  mengingat keberadaan tim tidak mempunyai dasar hukum yang jelas. Ketika melakukan advokasi atas nama KPK mereka harus mendapat persetujuan semua pimpinan KPK. "Jika tidak, tim hanya mengadvokasi atas nama orang perorang pimpinan KPK. Jika itu terjadi, tim tidak bisa mengatasnamakan KPK tapi atas nama orang perorang di jajaran pimpinan KPK. Jika itu yg terjadi Tim bisa dianggap masyarakat hanya alat oknum peroknum di KPK."