IPW Tak Setuju Pangkat Kakor Brimob & Kadiv Humas jadi Bintang Tiga

IPW selama ini menilai Polri memang cenderung semakin melebar-lebarkan organisasinya. Tujuannya agar ada tempat lompatan dan tempat parkir perwira-perwiranya yang menganggur. Padahal, kata dia, pelebaran organisasi itu tidak ada manfaatnya buat masyarakat, sementara akibat pelebaran organisasi itu jumlah jenderal di polisi makin banyak.

Ia menyebut jumlahnya saat ini lebih dari 300 jenderal. Padahal di era Orde Baru jumlah jenderal polisi tak lebih dari 60 orang. Era reformasi memang membuat Polri penuh euforia.

Di daerah misalnya, jumlah jenderal polisi saat ini lebih dari 100 orang, mulai dari kapolda, wakapolda, kepala BNN daerah hingga kepala BIN daerah. Akibat terlalu banyaknya jenderal, sebagian besar anggaran Polri, yakni 80 persen tersedot untuk belanja pegawai, termasuk untuk berbagai tunjangan buat para jenderal.

“Akibatnya, meski dari tahun ke tahun anggaran Polri terus bertambah, tetapi tidak bisa maksimal membenahi infrastruktur dan fasilitas kerja personelnya. Sebab, anggarannya tersedot untuk membiayai fasilitas dan tunjangan para jenderal Polri, yang jumlahnya kian membeludak,” papar Neta.

Ironisnya, Neta mencontohkan dalam kasus narkoba. Dia menegaskan bahwa semakin banyaknya jumlah jenderal polisi yang bertugas menangani narkoba, kasus dan peredaran barang haram itu malah semakin luas dan tak terkendali.

Karena itu, IPW berharap membludaknya jumlah jenderal di Polri ini perlu dievaluasi sehingga penambahan jenderal dengan pelebaran organisasi tidak perlu dilakukan.

“IPW juga mengimbau Menpan RB Tjahjo Kumolo harus berani menolak rencana kenaikan status dan pangkat Kadiv Humas Polri dan Kakor Brimob, karena sangat bertentangan dengan program presiden tentang penyederhanaan eselon dan peningkatan status itu tidak ada manfaatnya buat masyarakat,” pungkasnya. (boy/jpnn)