IPW: Tanpa Penegakan Hukum, Revolusi Mental Gagal

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane menilai tantangan terbesar pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla saat ini adalah bagaimana merealisasikan harapan seluruh rakyat untuk masa depan Indonesia yang lebih baik, terutama dalam penegakan hukum.

Sebab itu, kata Neta, setelah menetapkan Jaksa Agung yang baru nanti, maka Jokowi-JK harus segera menetapkan pengganti Kapolri. IPW menilai tampilnya Kapolri dan Jaksa Agung yang baru akan mengimbangi kinerja Menkumham dan Menkopolhukam yang baru.

"Diharapkan para pejabat baru ini bisa bersinergi dan saling melengkapi serta tidak ada ketimpangan satu sama lain dalam membangun sistem hukum di pemerintahan baru Jokowi-JK," ujar Neta, Selasa (11/11).

Menurut Neta, sinergi kinerja Jaksa Agung dan Kapolri baru merupakan tolok ukur bagi keberhasilan pembangunan hukum pemerintahan baru. Untuk itu Jokowi-JK harus benar-benar menjadikan Polri dan Kejaksaan Agung sebagai lokomotif gerakan Revolusi Mental. "Bagaimana pun Revolusi Mental tidak akan berhasil tanpa penegakan supremasi hukum," tegasnya.

Sebab itu, ia menambahkan, Jokowi-JK dituntut untuk bisa merealisasikan gerakan Revolusi Mental tersebut lewat penataan serta perubahan di jajaran pimpinan Polri dan Kejaksaan Agung agar janji di masa kampanye tersebut tidak hanya menjadi retorika.

IPW berharap Jokowi-JK memilih figur profesional untuk Jaksa Agung dan Kapolri. Sehingga Jaksa Agung dan Kapolri bisa agresif memburu para pengemplang pajak, mafia pajak, mafia proyek, mafia migas, mafia hukum, dan mafia lainnya serta para koruptor yang selama ini menggerogoti kekayaan negara.

"Sehingga ke depan para koruptor dan penjarah kekayaan negara bisa diberantas. Apa artinya Revolusi Mental jika para mafia dan koruptor masih merajalela di negeri ini," tuntasnya. (boy/jpnn)