Iqbal: Rencana Pemberlakuan ERP Sebaiknya Dikaji Ulang

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Komisi V DPR Muhammad Iqbal mengatakan bahwa rencana pemberlakuan electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar elektronik sebaiknya dikaji ulang.
Diketahui, melalui ERP, kendaraan yang melintas di beberapa ruas jalan pada waktu tertentu akan dipungut biaya berkisar Rp 5.000 sampai Rp 19.900.
Hal tersebut juga akan berlaku untuk pengendara sepeda motor.
"Rencana ERP itu sebaiknya dikaji ulang. Terlebih, transportasi publik di wilayah Jakarta dan sekitarnya tidak merata," kata Muhammad Iqbal di Jakarta, Jumat (20/1).
Dia menilai rencana kebijakan ERP di 25 ruas jalan di Jakarta tersebut tidak tepat untuk mengatasi kemacetan ibu kota.
Malahan, kata Iqbal, penerapan ERP akan membuat masalah baru.
"Rencana pelaksanaan electronic road pricing di beberapa ruas jalan di Jakarta ini tidak menyelesaikan masalah kemacetan ibu kota. Justru sama dengan memindahkan kemacetan di jalan yang tidak berbayar," ujar Iqbal.
Lebih lanjut dia mengatakan cakupan layanan transportasi publik bagi warga Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Bodetabek) menuju Jakarta masih perlu diperbanyak, utamanya bagi pekerja di Jakarta.
Wakil Ketua Komisi V DPR Muhammad Iqbal mengatakan rencana pemberlakuan ERP sebaiknya dikaji ulang.
- PSI DKI Kritik Pramono, Jangan Undang Warga dari Luar Kota Setelah Lebaran
- Wagub Jateng Ikut Rombongan Mudik Gratis dari Jakarta ke Semarang
- DLH DKI Ajak Warga Sekitar Kunjungi RDF Plant Rorotan yang Sebelumnya Terdampak Bau
- DLH DKI Ajak Warga Sekitar Kunjungi RDF Plant Rorotan yang Sebelumnya Terdampak Bau
- Disparekraf DKI Pastikan Destinasi Wisata Jakarta Siap Menyambut Libur Lebaran
- Damkar DKI Tangani 6.800 Kasus Lainnya di 2024, 4 Kali Lipat Melebihi Kebakaran