Iran-Barat Sepakat Penghentian Program Nuklir, Negeri Para Mullah Kini Bebas Sanksi

jpnn.com - WINA - Perundingan alot nuklir Iran akhirnya membuahkan hasil. Kemarin (14/7) para juru runding negara-negara Barat bersepakat dengan Menteri Luar Negeri Javad Zarif tentang penghentian program nuklir Iran. Sebagai gantinya, negara-negara Barat akan mencabut sanksi ekonomi terhadap Negeri Para Mullah. 

Kesepakatan itu tercapai setelah Zarif dan timnya tarik ulur selama 18 hari dengan perwakilan negara-negara Barat. Yakni, Amerika Serikat (AS), Prancis, Jerman, Inggris, Tiongkok, dan Rusia. Presiden Barack Obama pun langsung menyambut baik kabar gembira tersebut. "Kesepakatan ini tercapai bukan berdasar kepercayaan, tapi pembuktian," ungkapnya dari Gedung Putih.
 
Dalam jumpa pers kemarin, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa (UE) Federica Mogherini mengumumkan kesepakatan bersejarah tersebut. "Seluruh diplomat yang terlibat dalam perundingan ini telah menangkap pesan yang disampaikan masyarakat internasional. Sebuah komitmen bersama menuju perdamaian dan dunia yang lebih aman," papar perempuan 42 tahun tersebut.
 
Kesepakatan itu, menurut Mogherini, menunjukkan itikad baik Iran terkait dengan program nuklirnya. "Kini dunia bisa yakin bahwa program nuklir Iran benar-benar bertujuan damai semata," tuturnya. Selama sekitar satu dasawarsa, Iran tidak akan bisa memproduksi senjata atom atau materi-materi berbahaya yang bisa dikembangkan menjadi senjata maupun bom. 
 
Selain itu, Iran akan mempersilakan negara-negara Barat menginspeksi fasilitas-fasilitas nuklirnya. Termasuk, fasilitas nuklir di pangkalan militer. Sebelumnya, Ayatollah Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Negeri Persia itu, tidak pernah memberikan lampu hijau kepada Barat maupun PBB untuk menginspeksi fasilitas-fasilitas nuklir di negerinya. 
 
Kini negara-negara Barat dan PBB bisa menjadwalkan kunjungan ke fasilitas-fasilitas nuklir Iran. Tapi, Teheran tidak akan serta-merta mengizinkan mereka menginspeksi fasilitas nuklir yang tersebar di beberapa titik. Negara-negara Barat dan PBB tetap harus meminta izin dan menantikan jawaban dari pemerintah. Dalam berkas 100 halaman itu disebutkan bahwa Iran berhak menolak jadwal inspeksi.
 
Para kritikus menyebut urusan izin itu sebagai alasan bagi Iran untuk membereskan lebih dahulu fasilitas-fasilitas nuklir mereka. Termasuk, menyembunyikan aktivitas rahasia yang mungkin Iran lakukan di fasilitas nuklir tertentu. Namun, Ketua Badan Energi Atom Internasional (IAEA) Yukiya Amano membantah kemungkinan tersebut. "Kami tidak akan memberi celah untuk itu," tegasnya. 
 
Iran dan IAEA akan merumuskan serangkaian kesepakatan tambahan sebagai tindak lanjut kesepakatan yang tercapai di Kota Wina, Austria, tersebut. Khususnya, kesepakatan tentang inspeksi negara-negara Barat dan PBB ke fasilitas nuklir Iran. "Mudah-mudahan kami bisa menuntaskan rumusan tersebut sebelum pertengahan Desember," papar Amano. 
 
Sebagai ganti kelonggaran yang diberikan terhadap Barat dan PBB, Iran akan mendapatkan kucuran dana sampai USD 100 miliar (sekitar Rp 1.334 triliun). Itu merupakan pembebasan aset Iran yang selama ini dibekukan di luar negeri. Selain itu, Iran akan bisa kembali menikmati transaksi minyak dengan Eropa. Sebab, Eropa mencabut embargo minyak atas Iran.
 
Berdasar kesepakatan itu, Barat bakal memberikan berbagai kelonggaran keuangan terhadap bank-bank Iran. Sejumlah aturan ketat dan larangan yang diterapkan untuk mengekang pertumbuhan sektor finansial Iran juga bakal dicabut. Jika Iran tetap transparan dalam program nuklirnya dan mau bekerja sama dengan Barat, tidak tertutup kemungkinan seluruh embargo ekonomi Iran akan dicabut. (AP/AFP/hep/c7/ami/ray/jpnn)