Irjen Dedi Prasetyo Bicara Soal Penegakan HAM, Begini

"Hal ini memiliki kaitan erat dengan tugas dan fungsi pokok Polri," ucapnya.
Pandangan senada dikemukakan pakar hukum Prof. Harkristuti Harkrisnowo.
Menurutnya, setiap anggota Polri penting memperhatikan penegakan hak asasi manusia (HAM) dalam menjalankan tugas.
Sebab, sekecil apa pun pelanggaran HAM yang terjadi, bahkan mungkin di tempat yang terpencil, akan menjadi perhatian dunia.
"Jadi, sangat penting khususnya yang menjadi bagian langsung tugas kepolisian," ucapnya.
Sementara itu Karo Wabprof Divisi Propam Polri Brigjen Pol. Anggoro Sukartiono menyebut pelanggaran disiplin dan kode etik profesi Polri pada 2018 mencapai 3.620 kasus.
Jumlah tersebut meningkat menjadi 5.385 kasus pada 2020 dan turun menjadi 3.926 kasus pada 2021.
Sanksi yang dijatuhkan yakni demosi terhadap 171 personel (2021), pembebasan jabatan 22 personel (2021) dan tunda gaji berkala terhadap 215 personel (2021).
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo bicara soal penegakan hak asasi manusia, begini.
- Sidang Etik Dewan Guru Besar UI Minta Disertasi Bahlil Dibatalkan
- Irjen Sandi: Kapolri Berkomitmen Jaga Muruah Institusi Dengan Terus Bebenah
- Irjen Sandi: Taruna Akpol Harus Jadi Agen Cooling System Pengemban Fungsi Kehumasan
- Polri Terjunkan Ribuan Personel Amankan PON XXI 2024 di Aceh dan Sumut
- Irjen Sandi Pastikan Tak Ada Masalah Antara Polri dan Kejaksaan Agung
- Irjen Sandi: Peran Media Massa Penting Untuk Wujudkan Pemilu Damai