Irjen Fakhiri Khawatir Kasus Yalimo Berpotensi Menjadi Perang Suku
jpnn.com, JAYAPURA - Kasus di Kabupaten Yalimo, Papua, yang terjadi sejak Selasa (29/6) berpotensi menjadi perang suku. Untuk itu, polisi memerlukan penanganan khusus dalam menyelesaikan kasus tersebut.
Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri mengatakan penanganan khusus itu perlu dilakukan guna menghindari terjadinya perang suku, mengingat massa pasangan calon 01 Erdi Dabi-Jhon Wilil kecewa dan tidak menyangka hasil putusan sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Aksi para pendukung paslon 01 itu dilakukan secara spontan sesaat setelah MK memutuskan mendiskualifikasi calonnya, sehingga Polda Papua berhati-hati dalam menangani kasus tersebut," kata Irjen Fakhiri usai syukuran HUT ke-75 Bhayangkara di Jayapura, Kamis (1/7).
Dijelaskan, dari laporan yang diterima awalnya para pendukung menonton jalannya sidang di Elelim dan setelah mendengar hasil putusan, massa langsung melakukan aksi pembakaran sejumlah gedung pemerintahan dan fasilitas umum.
Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Massa juga melakukan pemalangan di sepanjang jalan menuju Wamena serta sempat membakar jembatan namun cepat dipadamkan.
"Saya juga sudah bertemu dengan paslon 01 dan berharap mereka membantu meredam emosi para pendukung sehingga tidak melakukan aksi anarkis", harap Fakhiri seraya mengaku akan segera bertemu dengan paslon 02 yakni pasangan Lakius Peyon dan Nahum Mabel.
Menurut Fakhiri ada kesalahan prediksi yang dibuat Polres Yalimo karena aparat keamanan sebelumnya meyakini pasangan Erdi Dabi-Jhon Wilil akan menang di MK sehingga tidak akan ada reaksi berlebihan dari pendukungnya.
"Kapolres percaya tidak akan ada masalah sehingga mengembalikan BKO yang ada di Yalimo hingga personel TNI-Polri di kabupaten ini hanya 103 personel, 40 personel di antaranya adalah anggota Polres Yalimo," katanya.
Kasus di Kabupaten Yalimo, Papua, yang terjadi sejak Selasa (29/6) berpotensi menjadi perang suku.
- Arus Mudik Nataru, KM Labobar Angkut 20 Ribu Penumpang di Papua
- Tolak Program PSN Baru, Senator Paul Finsen Mayor Minta Presiden Tinjau Ulang
- Layanan Inklusif Taspen Menjangkau Peserta hingga Wilayah Terluar
- MK Didorong Saring Perkara Perselisihan Pilkada yang Bukan Kewenangannya
- Tim RIDO tak Ajukan Gugatan ke MK, Todung Mulya Lubis Merespons Begini
- Daftar UMP 2025 di 30 Provinsi, Papua Tertinggi Kedua Setelah Jakarta, Silakan Cek