Irjen Kementerian Harus Bekerja Keras Mencegah Praktik Jual Beli Jabatan
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet meminta para inspektur jenderal (irjen) di kementerian/lembaga harus bekerja lebih keras mencegah praktik jual beli jabatan. Legislator Partai Golkar itu menuturkan, praktik jual beli jabatan itu harus dihentikan.
“Ke depan, menurut saya para Irjen-irjen di seluruh kementerian/lembaga harus lebih bekerja keras lagi agar tidak terjadi praktik-praktik seperti itu di kementerian/lembaga,” kata Bamsoet di gedung DPR, Jakarta, Kamis (28/3).
Bamsoet sangat menyesalkan masih maraknya praktik dugaan jual beli jabatan, seperti salah satunya yang diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi beberapa waktu lalu.
“Terkait berbagai dugaan adanya jual beli jabatan seperti yang diungkap oleh KPK di salah satu kementerian ya tentu kami menyesalkan hal itu bisa terjadi,” ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Sofian Effendi mengatakan kasus jual beli jabatan di kementerian dan lembaga masih terjadi.
Dia bahkan menyebut ada 13 K/L yang tengah dalam pemeriksaan KPK terkait dugaan jual beli jabatan. Satu kasus yang tengah disidik KPK adalah dugaan jual beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag). Kasus ini melibatkan mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy alias Rommy.(boy/jpnn)
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet meminta para inspektur jenderal (irjen) di kementerian/lembaga harus bekerja lebih keras mencegah praktik jual beli jabatan.
Redaktur & Reporter : Boy
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Bamsoet Minta Polri Jerat Bandar Narkoba Dengan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital
- Komisi III DPR Menghadapi Dilema dalam Memilih Pimpinan dan Dewas KPK, Apa Itu?
- Komisi XI DPR RI Desak Apple Bertanggung Jawab Atas Ketimpangan Pendapatan dan Investasi di Indonesia