Irmadi Lubis Resmi Gantikan Panda Nababan

“Kunjungan kerja (ke luar negeri), tetap harus dilakukan. Tapi, sebelumnya harus dilakukan uji publik dulu. DPR bisa mengundang ahli, atau pers saat perencanaannya untuk menguji apakah kunjungan kunker itu layak atau tidak,” katanya lagi.

               

Dia menegaskan, kalau kunker itu di moratorium sekaligus,  sangat tidak layak. “Jangan seperti karena ada tikus di lumbung, lalu dibakar sama-sama rumahnya,” ujarnya.

Begitu juga dengan kunker ke daerah, dia menegaskan, selama periode 1999 sampai dengan sekarang tidak efektif. Menurutnya, itu hanya seperti sebuah seremonial saat masa reses saja.                

“Kenapa tidak efektif? Karena yang datang (melakukan kuker) hanya per komisi. Misalnya Komisi VI yang mengurus masalah BUMN, perdagangan kunker ke daerah bertemu dengan pemerintah setempat. Lalu nanti ditanya soal infrastruktur dan lain-lain, kan tidak bisa menjawab,” kata dia.

               

Harusnya lanjut dia, kunker ke daerah dilakukan oleh gabungan komisi dan badan yang ada di DPR ini. “Itu lebih efektif, tegasnya. Menurutnya lagi, untuk menerapkan seperti itu, tidak perlu merevisi Undang-undang seperti UU MPR, DPR, DPD dan DPRD. Karena, kata dia, itu cukup dengan kebijakan pimpinan fraksi masing-masing.