Irman Gusman: DPID Sering jadi Bajakan Oknum Banggar DPR

Sementara lebih jauh, Irman juga mencermati pengeluaran APBD yang hanya habis untuk bayar gaji dan belanja daerah, hingga pembangunan infrastruktur terabaikan. "Itu juga efek negatif dari sistem penyusunan APBN yang tidak memberikan ruang gerak bagi DPD untuk memberikan masukan. Dan itu terjadi secara menyeluruh di seluruh daerah," ungkap senator asal Sumbar itu.

Selain diskusi soal DPID, anggota DPRD Agam yang bertemu Ketua DPD dan anggotanya itu, juga sempat mempersoalkan masalah PP 84 tahun 1999. Di mana pada dasarnya DPRD Agam setuju bahwa sebagian daerah Kabupaten Agam diambil untuk perluasan dan pengembangan Kota Bukittinggi.

"Kita setuju perluasan dan pengembangan Kota Bukittinggi. Tapi jangan berdasarkan PP 84 itu. Ya, bisa mengambil wilayah Agam Timur. Jika Agam Timur diambil Bukittinggi, maka pembangunan wilayah Agam Barat akan bisa lebih maju. Karena itu, PP 84 itu harus direvisi," ucap salah seorang anggota DPRD Agam.

Menyikapi hal tersebut, Irman mengaku tidak tahu persis apakah PP 84 itu bisa direvisi atau tidak. Dia lantas menyarankan agar PP 84 itu dikaji secara mendalam. "Kaji lebih dalam bagaimana baiknya. Yang penting, cari jalan terbaik," sarannya singkat. (fas/jpnn)