Irman Gusman Kenalkan DPD dan Beri Motivasi

jpnn.com - JAKARTA – Ratusan anggota Forum Orgaanisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) se-Jawa Barat menyambangi Gedung Nusantara V Gedung DPD RI, Komplek Parlemen Jakarta. Kedatangan mereka diterima langsung oleh Ketua DPD Irman Gusman, Anggota DPD asal Jawa Barat, Oni "Kabayan" dan Anggota DPD RI asal Jawa Tengah yang juga Ketua PB PGRI, Sulistyo.

Pada kesempatan itu, hampir seribuan pelajar terlebih dulu mendapat penjelasan mengenai sejarah DPD dari Kepala Bidang Pemberitaan dan Informasi Media DPD RI, Mahyu Dharma. Dijelaskan bahwa DPD merupakan produk reformasi pasca krisis kepercayaan 1998.

Sebelum reformasi, DPD dikenal dengan nama utusan daerah, tapi masih berupa sub sistem lembaga negara di MPR. Pasca reformasi dimana Indonesia menganut sistem demokrasi, muncul yang namanya Trias Politika, terdiri dari Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif.

“Trias Politika, satu lembaga tidak bisa berjalan tanpa ada keterkaitan satu sama lain. Yudikatif tidak bisa bekerja kalau tidak ada kebijakan dari legislatif (DPR dan DPD),” kata Mahyu, Senin (24/11).

Sesi pengenalan DPD kemudian dilanjutkan dengan pidato Ketua DPD Irman Gusman. Ketika itu, senator asal Sumatera Barat tersebut, selain menjelaskan soal DPD, juga memberikan motivasi kepada para pelajar untuk bisa mengembangkan diri dan berinovasi. Suasana ketika itu mengalir.

Terkait peran DPD, Irman mengatakan bahwa pasca reformasi tidak ada lagi lembaga negara yang dominan. Kalau dulu MPR dikenal sebagai lembaga tertinggi negara, pasca amandemen UUD 1945, konstitusi menempati posisi tertinggi dan menjadi haluan bernegara.

“Lembaga negara ini tidak ada yang lebih dominan atau lebih kuat dari satu dengan yang lain. Kita menganut sistem negara demokrasi, hanya funginya saja yang berbeda. Dalam sistem kenegaraan sekarang, paling tinggi adalah konstitusi," kata Irman.

Di sela pidatonya, Irman sempat memancing apakah ada diantara pelajar yang hadir berniat menjadi wakil rakyat, apakah DPD maupun DPR.