Irman Gusman: Pilkada Hak Rakyat

Demikian juga halnya dengan wacana agar gubernur dipilih oleh DPRD Provinsi atau ditunjuk saja oleh pemerintah pusat. Menurut Irman Gusman wacana tersebut sama sekali tidak punya perspektif visi demokrasi ke depan. "Pilkada provinsi itu pada dasarnya untuk memberikan legitimasi terhadap gubernur terpilih. Lagi pula, kita juga harus memberikan apresiasi terhadap sejumlah gubernur yang ternyata sangat eksis dalam mengelola daerahnya dan tidak merasa terkungkung dengan batasan-batasan tugas yang diatur oleh undang-undang," tegasnya.

Yang ingin saya ingatkan, soal eksis atau tidaknya seorang gubernur itu bukan hanya soal pilkada yang mahal, wewenang terbatas dan ditunjuk langsung oleh pemerintah atau dipilih DPRD. "Ada persoalan yang lebih substantif, yakni soal leadership atau kepemimpinan seseorang. Sesungguhnya itu persoalan krusialnya," ungkap Ketua DPD asal dapil Sumbar itu.

Soal mahalnya biaya pilkada, lanjutnya, itu bisa diatasi dengan berbagai pola penyelenggaraan pilkada seperti dikoneksikan dengan pilpres dan pilleg. Kalau pola itu yang dipakai, berarti pemilu akan terjadi dua kali saja dalam lima tahun yakni pemilu legislatif dan pemilu eksekutif. "Itu pasti akan terjadi penghematan biaya yang sangat luar biasa," tegas Irman.

Terlepas dari itu semua, Ketua DPD RI Irman Gusman kembali menagih janji pemerintah yang sudah berkomitmen untuk melakukan evaluasi terhadap daerah-daerah otonomi baru. "Presiden SBY dibanyak tempat telah menegaskan bahwa perlu evaluasi terhadap daerah-daerah otonomi. Saya ingatkan sebaiknya Departemen Dalam Negeri dan pihak terkait fokus membantu presiden melakukan evaluasi. Itu jauh lebih bermanfaat ketimbang berwacana ke mana-mana," imbuhnya.(fas/jpnn)