Ironi PSSI, Tak Mau Diintervensi Negara Tapi Ngadu ke DPR

jpnn.com - JAKARTA - PSSI menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi X DPR, Senin (23/2) siang. Hasilnya, DPR berpihak kepada PSSI dan menyebut langkah Menpora Imam Nahrawi tidak tepat.

Kompetisi ISL 2015 memang menjadi tak menentu. Liga kasta tertinggi di Tanah Air itu harus tertunda karena tidak adanya rekomendasi izin dari Kemenpora. Penyebabnya, PT Liga Indonesia (LI) dan klub ISL belum memenuhi syarat verifikasi klub profesional yang diminta Menpora melalui Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI).

Menurut Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, masalah izin, bukan wewenang BOPI. "Hanya kepolisian yang memberi izin dan itu dengan mempertimbangkan keamanan. Kalau klub bangkrut dan tidak bayar pajak, kemudian polisi tidak memberikan izin, urusannya apaan. Begitu juga dengan pajak," kata Fahri.

Melalui Komisi X,  DPR RI pun menyarankan agar PSSI tak perlu mematuhi Kemenpora dan menyarankan operator Liga Indonesia tetap menjalankan kompetisi.

"Saya mencoba mencari jawaban dan mengetahui PP Menteri tentang BOPI. Ada kesalahan konsep. Negara juga tidak mengerti regulasi sektor hiburan. Pasar itu memiliki mekanisme, ada hukum pasar," tuturnya.

Meski demikian, ada ironi dan tebang pilih dalam langkah PSSI ini. Sebab, mereka menyebut tak mau ada intervensi negara dalam sepak bola karena mereka berinduk ke FIFA. Tapi kenyataannya, mereka mencoba melibatkan negara dalam urusan izin. (dkk/jpnn)