Ironis! Kepala Daerah Diseret Dukung Jokowi
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum PAN Hanafi Rais sependapat dengan Sandiaga Uno bahwa kepala daerah tidak seharusnya terlibat langsung dalam hal dukung mendukung di Pilpres 2019.
Hanafi mengatakan bahwa menyeret kepala daerah dalam dukung mendukung di pilpres terkait masalah etika. Sebab, seorang gubernur, bupati maupun wali kota membawahi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diminta netral di pemilu.
"Bahkan nge-like saja (di medsos) enggak boleh, foto saja kemudian dianggap pelanggaran. Sehingga kalau kepala daerahnya lantas tidak memberi contoh atau menjadi contoh yang sama. Etika politiknya tentu menjadi ironis," ucap Hanafi kepada JPNN, Jumat (14/9).
Karena itu, lanjut politikus Senayan ini, sebaiknya kepala daerah apalagi yang baru terpilih, mestinya fokus mewujudkan janji-janji kampanyenya. Bukan malah terlibat dalam politik dukung mendukung.
"Saya pikir itu malah justru membuat keruh suasana di lapangan yang katanya ingin damai ingin sejuk, tapi sebagai kepala daerah mengayomi semuanya, bukan malah berpihak," tegasnya.
Kondisi yang sama menurut Hanafi, tidak hanya berlaku bagi kepala daerah dari kubu petahana, maupun dari pihak pendukung Prabowo Subianto - Sandiaga Uno. (fat/jpnn)
Sebaiknya kepala daerah apalagi yang baru terpilih, mestinya fokus mewujudkan janji kampanyenya. Bukan malah terlibat dalam politik dukung mendukung.
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- Budayawan Anggap Jokowi Merusak Peradaban Indonesia, Rakyat Perlu Bergerak
- Demi Prabowo, Feri Mengajak Rakyat Kalahkan 20 Calon Kada yang Didukung Mulyono
- Deddy PDIP: Saya Tersinggung, Pak Prabowo Diperlakukan Seperti Itu di Solo
- Gibran Diduga Mulai Bersiap untuk Pilpres 2029, Indikasi Berani Menelikung Prabowo?
- Besok Pilkada, Ayo Bantu Prabowo Lepas dari Pengaruh Mulyono
- Pakar Politik Menyamakan Jokowi dengan Pembunuh Berdarah Dingin, Ini Sebabnya