Irwan Fecho: Jokowi Seharusnya Dukung Pansus Jiwasraya
jpnn.com, JAKARTA - Politikus Partai Demokrat Irwan Fecho mengatakan, Presiden Jokowi seharusnya mendukung pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPR untuk membongkar skandal Jiwasraya.
"Agar masyarakat mendapatkan informasi yang terang, jelas, saya pikir seharusnya pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi dan parpol penguasa mendukung dong upaya pansus," kata Irwan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (28/1).
Dengan mendukung pembentukan Pansus Jiwasraya, lanjut legislator asal Kalimantan Timur ini, akan bisa membuktikan apakah masalah Jiwasraya merupakan persoalan di masa lalu atau tidak, sebagaimana disampaikan Presiden ketujuh RI tersebut.
"Poinnya adalah, di saat Pak Jokowi mengatakan bahwa Jiwasraya itu memang bagian dari kesalahan pemerintahan masa lalu, harusnya Pak Jokowi mendorong usulan pansus ini, agar terbukti pemerintahan Pak Jokowi bukan sebagai satu-satunya penyebab masalah Jiwasraya ini terjadi, harusnya konsisten dong," tegas Irwan.
Di sisi lain, partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendorong pembentukan Pansus, karena tidak ingin disalahkan atas kasus gagal bayar di BUMN perasuransian Jiwasraya, yang disebut Jokowi merupakan persoalan lama yang sudah terjadi sejak 10 tahun lalu yang berati di era Presiden SBY.
"Kami juga ingin membersihkan nama baik juga, dong," kata Irwan yang kini duduk di Komisi V DPR. (fat/jpnn)
Anggota Fraksi Demokrat DPR Irwan Fecho mengatakan Presiden Jokowi seharusnya mendukung pembentukan Pansus DPR untuk membongkar skandal Jiwasraya.
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- Agung Sebut Pilkada Jateng Jadi Ajang Pertarungan Efek Jokowi vs Megawati
- Ikuti Arahan Jokowi, Pujakesuma Dukung Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada DKI
- KPK Cecar Ipar Jokowi terkait Pengaturan Lelang di Kemenhub
- Tanggapi Dukungan Jokowi Kepada Ridwan-Suswono, Syafrudin Budiman: Tanda-Tanda Kemenangan
- Pilkada Landak: Kaesang Sebut Heri-Vinsesius Didukung Jokowi & Prabowo
- Riyono Komisi IV: Kenaikan PPN Bertentangan dengan Spirit Ekonomi Pancasila