Irwan Soroti Pembebasan Lahan Menuju Jembatan Penghubung Balikpapan - IKN

jpnn.com, BALIKPAPAN - Anggota Komisi V DPR RI Irwan mempertanyakan masalah pembebasan lahan untuk pembangunan jalan menuju Jembatan Pulau Balang, baik di sisi Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).
Padahal, Jembatan Pulau Balang yang melintasi selat Balikpapan itu nantinya bakal menjadi penghubung antara kota minyak dengan ibu kota negara (IKN) baru di PPU.
Irwan mengatakan Jembatan Pulau Balang secara fisik sudah selesai dibangun 100 persen, tetapi belum dapat difungsikan lantaran akses jalannya belum ada.
"Masalah pembebasan lahan yang berlarut-larut menjadi salah satu penyebab belum mulainya pembangunan akses darat jembatan di wilayah Balikpapan," kata Irwan usai inspeksi ke jembatan itu, Kamis (14/10).
Politikus yang beken disapa dengan panggilan Irwan Fecho itu mendesak pemerintah pusat turun tangan untuk membangun akses jalan ke Jembatan Pulau Balang pada sisi darat Balikpapan.
Irwan mengaku sudah menyampaikan permasalahan itu kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat rapat kerja di Komisi V DPR.
"Saya mendesak agar akses darat ini segera dituntaskan dan ditangani pemerintah pusat," ujar wakil sekretaris Fraksi Demokrat DPR itu.
Irwan mengingatkan jangan sampai investasi pemerintah melalui SBSN senilai Rp 1,38 triliun untuk Jembatan Pulau Balang tidak fungsional dan berlarut-larut tanpa solusi konkret.
Anggota Komisi V DPR RI Irwan Fecho menyoroti masalah pembebasan lahan menuju Jembatan Pulau Balang yang menghubungkan Balikpapan - IKN.
- Slamet Ariyadi DPR: BPI Danantara Mendorong Peningkatan Perekonomian Nasional Berkelanjutan
- Ramadan Tiba, Pemerintah Harus Siaga
- Dukung SDM Unggul, Hutama Karya Siapkan Program Pengembangan Talenta
- Bertemu Dubes Kazakhstan, Wayan Sudirta DPR Dorong Kerja Sama Strategis di Berbagai Bidang
- MK Perintahkan 24 Daerah Gelar PSU, Gus Khozin Sentil KPU: Tak Profesional!
- Komisi III Minta Bawas MA dan KY Usut Kejanggalan Kasus Alex Denni