Isi BBM Subsidi, Mobil Dinas Ditarik

Bagaimana evaluasi Juli? Karseno mengakui, hingga kemarin jumlah laporan pelanggaran yang diterima sudah berkurang drastis. "Memang masih ada, tapi tinggal sedikit. Kami akan terus melakukan pendekatan dan sosialisasi kepada instansi," katanya.

Terkait dengan pemberlakuan pembatasan BBM bersubsidi mulai 1 Agustus di seluruh Jawa dan Bali, ungkap Karseno, pengawasan memang akan lebih rumit dibanding wilayah Jabodetabek. "Pengawas BPH Migas kan terbatas. Jadi, kami akan lebih banyak mengandalkan pengawasan dari petugas SPBU," jelasnya.

Ketua Tim Nasional Pengendalian Penggunaan BBM Subsidi Hadi Poernomo menambahkan, dalam pengawasan, pihaknya juga bekerja sama dengan Sekjen instasi pemerintah pusat, Sekda masing-masing pemda, serta sekretaris perusahaan BUMN dan BUMD.

"Mereka akan mengawasi dan melaporkan kalau ada kendaraan dinas yang tidak mau menempel stiker (tanda tidak mengonsumsi BBM bersubsidi, Red)," katanya.