Istana Bantah Kabar Reshuffle
Minggu, 17 Juli 2011 – 16:26 WIB

Istana Bantah Kabar Reshuffle
JAKARTA - Kinerja kementerian pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tengah mendapat sorotan. Meski menampik kabar adanya perombakan kabinet (reshuffle), namun pemantauan terhadap kerja para pembantu presiden itu terus dilakukan. Sebelumnya, Ketua UKP4 Kuntoro Mangkusubroto mengatakan, penilaian kinerja kabinet didasarkan pada 356 rencana aksi yang sudah ditetapkan untuk dipantau sejak Januari 2011. Setiap tiga bulan sekali dilakukan pemantauan melalui laporan dari kementerian dan lembaga. "Laporan dari kementerian lembaga ini sudah masuk. Jadi sekarang ini sedang dievaluasi mid-term review 2011," katanya.
"Itu kan tools-nya ada di UKP4 (Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan). Mereka yang melaksanakan dan laporan ke presiden," kata Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha. Selain rencana yang sudah ditetapkan, ada juga arahan dan instruksi presiden yang diberikan kepada para menteri.
Baca Juga:
"Dalam kurun waktu berjalan tentu ada instruksi, arahan presiden. Itu juga dilihat. Semua tercatat nanti dilihat implementasinya," kata Julian. Dia membantah jika ada reshuffle terhadap menteri-menteri yang kinerjanya dinilai kurang. "Justru (kabar reshuffle) itu yang baru kami dengar," elaknya.
Baca Juga:
JAKARTA - Kinerja kementerian pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tengah mendapat sorotan. Meski menampik kabar adanya perombakan kabinet
BERITA TERKAIT
- Tokoh Masyarakat: Mau Ramadan, Jangan Saling Serang Soal Pagar Laut Tangerang
- Versi Pimpinan Komisi VI, Danantara Bakal Dikelola Profesional dan Bisa Diaudit
- Mendiktisaintek Brian Yuliarto Mendorong Pembentukan Dewan Insinyur
- KPPU Pantau Kenaikan Harga Bawang Putih
- Ramadan 2025, Sahabat Yatim Luncurkan Program untuk Bahagiakan Anak Yatim
- Legislator PDIP Minta Danantara Tak Kena Intervensi Politik, Biar Tidak Seperti 1MDB