Istana Bela Hatta terkait Tudingan soal Kebocoran Anggaran

jpnn.com - JAKARTA - Pihak Istana Negara tidak sependapat dengan publik yang menganggap pernyataan Prabowo Subianto soal kebocoran anggaran justru menjatuhkan Hatta Rajasa yang selama ini duduk di pemerintahan dan memimpin tim ekonomi Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. Menurut Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Firmanzah, Hatta sudah bekerja maksimal selama berada di pemerintahan.
"Waktu Pak Hatta sebagai menko, beliau juga sangat committed untuk optimalisasi pendapatan negara. Hanya saja karena ini kan masih belum tuntas. Saya rasa di Amerika juga masih ada kebocoran, di Eropa masih ada kebocoran," ujar Firmanzah saat dihubungi wartawan, Senin, (16/6).
Firmanzah mengatakan bahwa untuk optimalisasi pendapatan negara dan mengurangi kebocoran anggaran tidak bisa hanya dilakukan hanya dalam periode 5 hingga 10 tahun. Oleh karenanya, kata dia, alangkah baiknya capres terpilih nantinya konsentrasi pada optimalisasi pendapatan negara.
"Sebelum Pak SBY jadi presiden, juga jauh lebih banyak hal-hal yang belum dirapikan. Saya rasa, dirapikan itu never ending goals," sambung Firmanzah.
Menurut dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) itu, untuk mencegah kebocoran terutama di sektor pertambangan dapat dilakukan dengan evaluasi pajak. Dirjen Pajak diminta mengejar target potensial yang tidak optimal, terutama mengenai bagi hasil dan kontrak karya dengan perusahaan-perusahaan tambang.
"Teknisnya saya kurang dapat informasi, jumlahnya berapa dan yang sudah dirapikan berapa di sektor mineral tambang. Saya berkepentingan dari sisi cukai dari sisi bagi hasil, kontrak karya, menjadi bagian perhatian kita semua. Itu sudah dibahas pemerintah dan DPR," tandas Firmanzah.(flo/jpnn)
JAKARTA - Pihak Istana Negara tidak sependapat dengan publik yang menganggap pernyataan Prabowo Subianto soal kebocoran anggaran justru menjatuhkan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Komisi II DPR: BKD Jateng Bersalah atas Gagalnya 592 Lulusan PPG di Seleksi PPPK
- Jujurlah, Apa Alasan Pengangkatan PPPK 2024 Maret 2026? Ada 3 Hal Harus Dijelaskan
- Gandeng Komdigi, Mentrans Iftitah Ingin Transformasi Transmigrasi Optimal
- Keluarga Gamma Rizkynata: Hukuman Aipda Robig Harus Maksimal, Jangan Dikurangi!
- RUU Penyelenggaraan Haji dan Umrah Perlu Partisipasi Publik demi Tata Kelola yang Adil
- Ahmad Luthfi: Jawa Tengah Siap Sambut Kedatangan Pemudik Lebaran 2025