Istana Belum Berpikir soal Reshuffle

Julian meminta evaluasi kinerja tidak dipolitisasi. "Sebab, kalaupun ada reshuffle, itu adalah otoritas dan hak prerogatif presiden," kaya Julian.

  

Menkum HAM Patrialis Akbar yang mendapat rapor merah menyatakan heran mendapat penilaian seperti itu. Program Kemenkum dan HAM yang mendapat rapor merah adalah pembangunan 19 lembaga pemasyarakatan (lapas) baru yang belum kunjung dimulai. Patrialis beralasan, pembangunan belum bisa dimulai karena daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dari Kemenkeu baru terbit 30 Juni sehingga anggaran belum bisa dicairkan. "Sekarang bagaimana saya mau membangun"? kata Patrialis di kompleks Istana Presiden kemarin.

  

Menteri asal Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan, namanya agak tercemar dengan rapor merah tersebut. Dia menyatakan telah mengklarifikasi ke presiden. "Presiden sudah bilang sama saya, "Pak Patrialis bekerja saja. Yang presiden itu Pak SBY. Saya sudah dapat obat pendingin dari presiden, nyaman," kata Patrialis.

  

Menkominfo Tifatul Sembiring yang juga mendapat rapor merah juga mengklarifikasi. Melalui akun twitter pribadinya, Tifatul mengakui ada satu program pada Juni yang belum selesai. Yakni, program e-pendidikan di Jogjakarta yang dibiayai dari utang pemerintah Jepang. Tifatul berjanji, program tersebut selesai Juli 2010. "Warning UKP4 harus dicatat, cambuk bagi Kemenkominfo. Mohon doanya," sebut menteri asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.