Istana Belum Terima Surat Kongres AS

Faizasyah mencontohkan, pada 2008 Indonesia juga pernah menerima surat dari Kongres AS terkait dengan masalah Papua. Kala itu pemerintah cukup menjawabnya melalui Dubes RI di Washington. Surat dari kongres semacam itu, lanjut Faizasyah, memang tidak harus selalu ditanggapi langsung oleh pemimpin tertinggi, seperti presiden.

Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha sebelumnya mengatakan mengecek ke sekretaris pribadi presiden. Namun, surat dari Kongres AS tersebut belum diterima.

Persoalan penanganan Ahmadiyah di Indonesia memang menarik perhatian Kongres AS. Pada 23 Februari lalu, saat bertemu dengan Presiden SBY, anggota Kongres AS juga menyinggung masalah Ahmadiyah. Saat itu Ketua House Democracy Partnership (HDP) United States House of Representatives David Dreier mengungkapkan, persoalan Ahmadiyah berkaitan dengan toleransi beragama dan penegakan hukum. (fal/c7/agm)