Istana Dukung Mendagri Pecat Kepala Daerah
Selasa, 27 Maret 2012 – 18:10 WIB
JAKARTA--Ancaman pemecatan Menteri Dalam Negeri kepada kepala daerah (Kada) dan Wakil Kepala Daerah (Wakada) yang menentang kebijakan pemerintah, dinilai pihak Istana sebagai sikap tegas yang tepat. Karena Kada dan Wakada bagian dari sistem pemerintah itu sendiri.
Jika Kada turut menentang kebijakan pemerintah, sama artinya Kada merusak sistem pemerintah dari dalam. Sikap Kada yang seperti ini, dinilai bisa membingungkan masyarakat.
''Bukan hanya membingungkan namun juga mengacaukan sistem pemerintahan republik. Sangat kacau. Tidak mendidik. Membahayakan sistem,'' tegas staf ahli Presiden bidang komunikasi politik, Daniel Sparinga pada wartawan, Selasa (27/3).
Daniel pun mengimbau agar Kada dan Wakada lebih sadar posisi dan jabatan yang sedang mereka emban. Pemimpin di daerah ini pun diminta bisa membedakan posisi bernegara, bermasyarakat ataupun bagian dari partai politik tertentu.
JAKARTA--Ancaman pemecatan Menteri Dalam Negeri kepada kepala daerah (Kada) dan Wakil Kepala Daerah (Wakada) yang menentang kebijakan pemerintah,
BERITA TERKAIT
- Kemensos dan Kementerian PPPA Bentuk Tim untuk Melindungi Perempuan dan Anak
- Sidang Perdana Sengketa Pilkada Madina, Hakim Konstitusi Soroti Permohonan Soal Ini
- Penjaring Ikan yang Hilang di Situbondo Sudah Ditemukan, Begini Kondisinya
- Soal Makan Bergizi Gratis Belum Berjalan dengan Baik, Zulhas Beri Alasan Begini
- Gelar Aksi di Mabes Polri, Mahasiswa Tuntut Oknum Polisi Terlibat Bisnis Rokok Ilegal di Malang Diperiksa
- Sudah Mengabdi Puluhan Tahun Tak Bisa Ikut PPPK 2024, Malah jadi Outsourcing