Istana Dukung Mendagri Pecat Kepala Daerah
Selasa, 27 Maret 2012 – 18:10 WIB
''Ini soal wibawa, otoritas, dan jurisdiksi yang berbeda. Sebaiknya kepala daerah belajar kembali tentang posisi itu dengan cermat,'' kata Daniel.
Sebelumnya, Mendagri Gamawan Fauzi, telah mengimbau agar seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah, tidak ikut turun melakukan aksi menolak kenaikan BBM. Penegasan ini sekaligus mengingatkan, agar Kada dan Wakada berkonsentrasi untuk menjaga sistem yang dijalankan pemerintah.
"Tidak ada alasan kepala daerah tidak setuju kebijakan nasional, apa pun asal partainya," kata Gamawan.
Bila ada Kada dan Wakada yang nekat turun menolak rencana pemerintah menaikan BBM, menurut Gamawan melanggar UU dan termasuk melanggar sumpah jabatan.''Jadi karenanya bisa saja diberhentikan," tegasnya.
JAKARTA--Ancaman pemecatan Menteri Dalam Negeri kepada kepala daerah (Kada) dan Wakil Kepala Daerah (Wakada) yang menentang kebijakan pemerintah,
BERITA TERKAIT
- 3 Orang Hilang dalam Bencana di Deli Serdang Sumut
- CPNS dan PPPK Daerah Ini Terima SK, Selamat ya
- Komnas HAM Klarifikasi Polda Jateng soal Kasus Polisi Tembak Mati Siswa SMK
- PW GPII Gelar Aksi Demonstrasi, Begini Tuntutannya
- Makam Siswa SMK yang Tewas Ditembak Polisi Sudah Digali
- Soal Ojol Tak Diberi Subsidi BBM, Menteri Bahli Merespons Begini