Istana: Kunjungan Jokowi ke Natuna Sinyal untuk Tiongkok

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo berkunjung ke Natuna, Rabu (8/1). Kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau ini merupakan sinyal untuk Tiongkok terkait posisi Indonesia di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) RI yang diklaim Negeri Tirai Bambu sebagai wilayah kedaulatan mereka.
"Ini memberikan sinyal (ke Tiongkok) bahwa pemerintah Indonesia, terutama Bapak Presiden, dalam persoalan Natuna ini benar-benar memberikan atensi serius," ucap Pramono di kantornya, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, TRabu (8/1)..
Sikap tersebut ditunjukkan Jokowi bukan tanpa alasan. Sebab, sebelumnya pernah ada kasus sejenis yang melibatkan Kapal Perang RI (KRI) Imam Bonjol-383, pada 2016 lalu.
Waktu itu, kata Pramono, Jokowi sempat menggelar rapat terbatas di atas kapal perang. "Ini menunjukkan bahwa kedaularan RI itu tidak boleh diganggu, dan tidak boleh ditawar-tawar. Itu hal prinsip," katanya.
Pramono menambahkan, perhatian mantan gubernur DKI Jakarta itu terhadap masalah Natuna, menjadi simbol kehadiran negara di wilayah perbatasan RI tersebut.
"Bahwa negara betul-betul hadir. Apa yang dilakukan presiden tentunya, saya yakin seluruh rakyat akan memberikan dukungan sepenuhnya," ujar Pramono.(fat/jpnn)
Dalam kasus Natuna, kehadiran Jokowi sebagai pemimpin tertinggi menunjukkan negara hadir di wilayah perbatasan yang diklaim Tiongkok itu.
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- Soal Band Sukatani, Rampai Nusantara Menilai Kapolri Sangat Terbuka dengan Kritik
- Hasto Minta KPK Periksa Keluarga Jokowi, Tessa Bilang Begini
- Ada Dukungan Jokowi, Persis Gagal Kalahkan 10 Pemain Semen Padang
- Bendera PSI Perorangan Berkibar di Sejumlah Ruas Jalan Jakarta
- Respons Ketua KPK soal Desakan Hasto agar Memeriksa Keluarga Jokowi
- Darmizal Tegaskan Jokowi Fokus pada Kemajuan Bangsa, Bukan Partai Super Tbk