Istana Lakukan Investigasi Internal Terkait Obor Rakyat

jpnn.com - JAKARTA - Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha mengaku keberatan dengan sejumlah pemberitaan yang mengaitkan munculnya tabloid Obor Rakyat dengan Istana Negara. Menurutnya Obor Rakyat yang dibentuk Setyardi Budiono tak ada hubungannya dengan pihak Istana. Meski Setyardi adalah asisten Velix Wanggai.
"Tentu kami sangat berkeberatan dikait-kaitkan terus. Ini tidak mewakili kami, dan tidak ada hubungan dengan kami. Tidak ada kaitan dengan lembaga kepresidenan dengan stafsus kepresidenan dan sudah dijelaskan yang bersangkutan bahwa ini inisiatif pribadinya," tegas Julian di kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin, (30/6).
Istana, kata dia, mempersilakan Obor Rakyat diselesaikan secara hukum seperti yang tengah dilaksanakan saat ini. Sementara di internal kepresidenan, kata dia, telah ditangani oleh Seskab Dipo Alam. Menurutnya, sudah diambil tindakan investigasi internal. Apabila ditemukan pelanggaran terkait jabatan, pihak Istana akan memberi sanksi pada Setyardi.
"Bisa tanya langsung ke Seskab karena beliau yang tangani semau stafsus dan asisten stafsus. Sekarang ini, sudah masuk dan diproses oleh kepolisian. Jadi kita tunggu, masa kami mendahului apa yang sedang dilakukan kepolisian," tandas Julian. (flo/jpnn)
JAKARTA - Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha mengaku keberatan dengan sejumlah pemberitaan yang mengaitkan munculnya tabloid Obor Rakyat
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Sambut Ramadan, Ketum Kadin DKI Diana Dewi Ziarah ke Makam Orang Tua
- Sumpah Advokat Razman Arif Dibekukan, Chandra Sampaikan Pembelaan
- Pengumuman Seleksi Administrasi PPPK Tahap 2 Muncul Jabatan Tampungan, BKN Angkat Suara
- Wamentrans Viva Yoga Mengajak Alumni Cipayung Plus Berkolaborasi Membangun Bangsa
- Dana Haji Tumbuh Positif, Pengeloaan BPKH Capai Rp 171 Triliun
- Pemprov DKI Berhemat Rp 1,5 Triliun Setelah Pangkas Biaya Perjalanan Dinas hingga FGD