Istana Mulai Kasak-kusuk Jelang Tahun Politik
jpnn.com, JAKARTA - Istana mulai kasak-kusuk menghadapi tahun politik 2018/2019. Ini mulai terlihat dari arahan Presiden Joko Widodo saat membuka sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (29/8).
Jokowi, sapaan presiden, mengingatkan kepada para menterinya agar di tahun politik yang dimulai tahun depan, kebijakan apa pun yang dijalankan harus memberi manfaat untuk masyarakat.
"Tahun depan sudah masuk ke tahun politik, sehingga kebijakan apa pun bisa secara signifikan memberikan pengaruh," katanya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu memberi penekanan agar para pembantunya menjalankan program yang semuanya diarahkan untuk menyejahterakan masyarakat. Menteri juga jangan membuat kebijakan tanpa dikonsultasikan kepada publik.
Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung juga menjelasakan, sidang kabinet kali ini membahas percepatan pembangunan dengan memanfaatkan berbagai momentum positif yang dimiliki pemerintah.
"Karena tahun depan sudah masuk tahun politik, sehingga ini akan jadi APBN terakhir. Presiden meminta seluruh jajaran menteri untuk mempersiapkan diri, hal-hal yang berkaitan dengan APBN difokuskan kepada rakyat. Apa yang menjadi arti APBN untuk rakyat, semua programnya adalah untuk masyarakat," tutur Pramono.
Selain penekanan terhadap pembahasan RAPBN 2018 dalam waktu dua bulan ke depan, kinerja pemerintahan yang efektif juga tidak lama lagi. Sebab, tahun depan sudah mulai agenda politik. Baik penetapan daftar calon tetap untuk legislatif maupun capres dan cawapres.
"Maka kerja yang tersisa betul-betul dimanfaatkan untuk perbaikan kondisi masyarakat yang saat ini memang menjadi perhatian presiden dan wapres," pungkasnya. (fat/jpnn)
Istana mulai kasak-kusuk menghadapi tahun politik 2018/2019. Ini mulai terlihat dari arahan Presiden Joko Widodo saat membuka sidang kabinet paripurna
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- Sowan ke Kediaman Jokowi, Sukarelawan Alap-Alap Dapat Arahan soal Ekonomi Komunal
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi