Istana: Pencopotan Muhaimin Terlalu Dini

JAKARTA- Presiden SBY menjamin tidak akan menghalang-halangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa Menakertrans Muhaimin Iskandar berkaitan kasus suap pengusaha PT Alam Jaya Papua terhadap beberapa pejabat Kemenakertrans.

"Yang jelas Presiden tidak akan intervensi tidak akan menghalang-halangi bilamana itu dianggap sebagai suatu kebutuhan untuk kelengkapan proses hukum siapapun," tegas Jurubicara Presiden, Julian Aldrin Pasha di Bina Graha, Jakarta, Senin (5/9).

Meski secara khusus Presiden belum memberikan tanggapan terhadap isu tersebut, yang jelas kata Julian, sikap Presiden dalam hal penegakan hukum dan pemberantasan korupsi sangat jelas.

"Bahwa ya kalau memang secara sah terbukti bersalah, maka siapapun itu diproses dan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme, prosedur hukum yang berlaku. Jadi semua berkedudukan sama, equality before the law," tegasnya lagi.