Istana Sebut Rencana Reuni Akbar 212 Bikin Takut
jpnn.com, JAKARTA - Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengharapkan Reuni Akbar 212 yang akan digelar pada Minggu (2/12) tidak menimbulkan ketakutan di masyarakat. Mantan Panglima TNI itu mengungkapkan, sudah ada pihak-pihak yang merasa waswas dengan aksi yang akan digelar di Monas, Jakarta Pusat tersebut.
"Karena saya sudah mendengar dari berbagai komunitas, takut menghadapi situasi-situasi seperti itu. Untuk apa melakukan hal-hal yang pada akhirnya justru memunculkan rasa takut. Yang saya lihat seperti itu," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (29/11).
Sebelumnya, panitia Reuni Akbar 212 menargetkan akan mengumpulkan massa hingga 3 juta orang. Selain itu, panitia Reuni Akbar 212 juga akan mengibarkan jutaan bendera tauhid.
"Ya di situ, masyarakat kita itu melihat bendera hitam sudah ketakutan. Kenapa kita mesti menebarkan rasa takut kepada masyarakat. Kan begitu. Secara psikologis itu yang dihadapi masyarakat," tutur Moeldoko.
Karena itu Moeldoko mengharapkan rencana menggelar Reuni Akbar 212 bisa dikaji ulang. Harapannya rencana kegiatan yang justru menimbulkan kekhawatiran sebaiknya tidak dilaksanakan.
Saat ditanya apakah Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menghadiri undangan Reuni 212, Moeldoko belum mengetahui pasti. Sebab, salah satu orang dekat Presiden Jokowi itu belum melihat undangannya.
“Saya belum tahu persis ya. Undangannya mungkin dikirim ke Mensesneg. Saya enggak tahu," ucapnya.(fat/jpnn)
Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengharapkan Reuni Akbar 212 yang akan digelar pada Minggu (2/12) tidak menimbulkan ketakutan di masyarakat.
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- Prabowo Terbuka Bila Jokowi Masuk Gerindra, tetapi Tak Mau Memaksa
- Jokowi Teken Pengesahan UU Kementerian Negara, Ini Perubahannya
- Jokowi Resmikan 24 Ruas Jalan dan Jembatan di Aceh, Begini Harapannya
- Soal Wacana Aksi 20 Oktober, Pengamat: Masyarakat Sebaiknya Bisa Menghargai Karya Jokowi
- Jokowi Bakal Meresmikan Istana Negara di IKN
- Dirjen IKP Sebut Hasil Survei Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Jokowi Masih Tinggi