Istana Tak Ingin Ada Organisasi yang Ekstrem
Senin, 12 Oktober 2015 – 22:04 WIB
Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan. FOTO: DOK.JPNN.com
Pada bagian lain, La Ode juga menilai kejaksaan dan kepolisian belum menunjukkan aksi nyatanya yang signifikan untuk memberantas korupsi. Upaya itu jelas bertentangan dengan agenda Nawacita Jokowi khususnya terkait dengan revolusi mental dan penciptaan pemerintahan yang bersih.
“Presiden Jokowi sendiri, beberapa bulan lalu, secara resmi menolak rencana revisi UU KPK. Jika pemerintah menyetujuinya, Jokowi menjilat kembali ludah yang telah dibuangnya,” terang mantan senator asal Sulawesi Tenggara ini.(flo/fat/fas/jpnn)
JAKARTA – Draf revisi UU KPK yang diusulkan beberapa fraksi di DPR mendapat kritik keras dari sejumlah kalangan. Kritik tersebut tak hanya
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- 5 Berita Terpopuler: Tes PPPK Tahap Dua Dimulai, Honorer Kesulitan Cetak Kartu Ujian, Presiden Sampai Turun Tangan
- Astaga! Banyak Nama Terungkap dalam Sidang Dugaan Korupsi Mbak Ita
- Gaji sebagai Honorer Langsung Dihentikan, tetapi Bikin Senang
- Kasus Viral Ini Harus jadi Pelajaran Seluruh PPPK, Jangan Main-main
- Sidang Dakwaan Mbak Ita, Jaksa KPK Soroti Peran Suaminya sebagai Perantara
- Penyebab Utama Kartu Tes PPPK Tahap 2 Belum Bisa Dicetak, Jangan Panik ya