Istana Tegaskan Penuntasan Kasus HAM Bukan Tanggung Jawab SBY
jpnn.com - JAKARTA - Jelang berakhirnya pemerintah periode 2009-2014, masih banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat masa lalu yang belum terselesaikan. Tudingan pun muncul bahwa Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dituding tak mampu menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM.
Namun, Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha menampik tudingan itu. Menurutnya, tidak selesainya penanganan kasus pelanggaran HAM berat dikarenakan peristiwanya tidak terjadi pada masa pemerintahan SBY.
"Tapi kan bukan di zaman ini. Memang terjadi di zaman siapa? Coba disebutkan secara jelas," kata Julian di kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa (13/5).
Julian pun enggan membahas lebih lanjut terkait kasus pelanggaran HAM berat. Ia justru mengklaim, pemerintah sudah berkomitmen dan berdedikasi dalam penegakan HAM.
Julian menegaskan, hal itu ditandai dengan tidak adanya pelanggaran HAM setidaknya selama 10 tahun terakhir. "Saya ulangi, tidak pernah ada pelanggaran ham berat selama 10 tahun terakhir. Berarti, pemerintah berkomitmen menjalankan apa yang selama ini jadi perhatian kita bersama dalam penegakkan ham," tandasnya.(flo/jpnn)
JAKARTA - Jelang berakhirnya pemerintah periode 2009-2014, masih banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat masa lalu yang belum terselesaikan.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital
- Menhut Raja Juli Antoni Gandeng PGI, Kolaborasi Kelola dan Jaga Hutan Indonesia
- Penebangan Pohon di Menteng Diduga Tanpa Izin Dinas Pertamanan
- Tanoto Foundation & Bappenas Berkolaborasi Meningkatkan Kompetensi Pegawai Pemda
- Bea Cukai & Polda Sumut Temukan 30 Kg Sabu-sabu di Sampan Nelayan, Begini Kronologinya
- Mantan Menkominfo Budi Arie Adukan Tempo ke Dewan Pers