Istana Tegaskan Penuntasan Kasus HAM Bukan Tanggung Jawab SBY

jpnn.com - JAKARTA - Jelang berakhirnya pemerintah periode 2009-2014, masih banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat masa lalu yang belum terselesaikan. Tudingan pun muncul bahwa Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dituding tak mampu menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM.
Namun, Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha menampik tudingan itu. Menurutnya, tidak selesainya penanganan kasus pelanggaran HAM berat dikarenakan peristiwanya tidak terjadi pada masa pemerintahan SBY.
"Tapi kan bukan di zaman ini. Memang terjadi di zaman siapa? Coba disebutkan secara jelas," kata Julian di kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa (13/5).
Julian pun enggan membahas lebih lanjut terkait kasus pelanggaran HAM berat. Ia justru mengklaim, pemerintah sudah berkomitmen dan berdedikasi dalam penegakan HAM.
Julian menegaskan, hal itu ditandai dengan tidak adanya pelanggaran HAM setidaknya selama 10 tahun terakhir. "Saya ulangi, tidak pernah ada pelanggaran ham berat selama 10 tahun terakhir. Berarti, pemerintah berkomitmen menjalankan apa yang selama ini jadi perhatian kita bersama dalam penegakkan ham," tandasnya.(flo/jpnn)
JAKARTA - Jelang berakhirnya pemerintah periode 2009-2014, masih banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat masa lalu yang belum terselesaikan.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Peduli Kesehatan Mental Pelaut, PIS Gandeng Federasi Internasional
- Lari jadi Tren di Masyarakat, Waka MPR: Harus Didukung Upaya Wujudkan Udara Bersih
- Pemprov Jateng Berkomitmen Berikan Tali Asih Bagi Anak-anak Penghafal Al-Qur'an 30 Juz
- Honorarium Honorer di Bawah Rp 500 Ribu, Gaji PPPK Paruh Waktu Piro?
- Nakhodai IKA PMII, Fathan Subchi Siap Wujudkan Indonesia Emas 2045
- Honorer di Jabatan Tampungan Diangkat PPPK Tahap 2? Info BKN Bikin Degdegan