Istana Tunggu Usulan Nama Calon Jubir Presiden

JAKARTA - Pesona mantan juru bicara (jubir) KPK Johan Budi S.P. tampaknya memukau Istana yang kini sedang menjaring sejumlah kandidat untuk diangkat sebagai juru bicara presiden. Saat ini Johan Budi menjadi incara untuk menjadi jubir Joko Widodo.    
      
"Menarik kali ya Pak Johan jadi jubir," kata Mensesneg Pratikno, di Istana Negara, Jakarta, kemarin (7/1). Sambil tersenyum, dia kemudian mengakui kalau yang bersangkutan masuk di dalam list panjang kandidat.
    
"Tapi, sekali lagi, ini belum kami ajukan kepada presiden," imbuhnya. Meski tidak lagi menjadi jubir KPK, Johan Budi masih berkarir di lembaga antirasuah itu. Kini, dia menjabat sebagai deputi Pencegahan KPK.
    
Pratikno menambahkan, agenda mengangkat jubir setelah melihat kebutuhan terkini. Khususnya, pasca melihat intensitas kegiatan presiden dan para menteri yang tinggi. "Kalau ada usulan silakan, prinsipnya membantu dan meringankan kerja agar lebih baik," tegasnya.
      
Selain itu, lanjut dia, kriteria lain dari jubir presiden yang akan diangkat nantinya adalah sosok yang bisa mengikuti ritme kerja presiden. Termasuk, gaya kepemimpinan dan manajerial mantan gubernur DKI Jakarta tersebut.

"Yang bisa memahami dengan cepat, yang dekat dengan rakyat. Tapi lagi-lagi ini presiden belum buat keputusan lho ya," katanya lagi.
      
Berbeda dengan SBY, hingga saat ini, Jokowi memang belum memiliki juru bicara. Dalam sebagian besar kesempatan, presiden lebih memilih untuk menyampaikan sendiri sejumlah keterangan kepada publik lewat media.
      
Meski tidak secara eksplisit mengungkapkan keinginan mengangkat jubir, saat membuka sidang kabinet kemarin, Presiden Jokowi sempat menyinggung tentang pentingnya menjaga kualitas citra pemerintahan. Terutama, ketika citra dalam potret media.
      
Di depan para anggota kabinet, dia menegaskan kalau kinerja pemerintah akan selalu dipotret dan diikuti oleh media untuk disampaikan pada publik. Potret media tersebut, lanjut dia, bisa dibuat dari berbagai sudut. Bisa berbentuk persepsi yang pro maupun kontra.

"Meski, perlu saya sampaikan juga kalau ekspos media itu belum tentu wakili kinerja pemerintahan," singgung Jokowi di kantor presiden, Jakarta, kemarin. (dyn/end)