Istri Ahmad Heryawan Didorong Maju Pilgub
jpnn.com - BANDUNG – Sejumlah nama mulai bermunculan jelang pilkada untuk memilih gubernur-wakil gubernur Jawa Barat pada 2018 mendatang.
Kali ini giliran Pengurus Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI-Polri (FKPPI) Provinsi Jawa Barat yang mendukung dua kader terbaiknya.
Yakni istri Gubernur Jawa Barat yang juga Ketua P2TP2A Jabar, Netty Prasetyani Heryawan, dan Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jabar Dedi Mulyadi untuk maju pada Pilgub Jabar.
Ketua FKPPI Provinsi Jabar Yana Mulyana Soepardjo mengatakan, pada prinsipnya FKPPI Jabar mendukung semua kader yang ingin berkontribusi kepada masyarakat termasuk yang berkeinginan terjun dalam dunia politik.
Namun, kata dia, pihaknya menyerahkan terlebih dahulu mekanisme kemungkinan pengusungan keduanya kepada partai politik masing-masing.
"Bu Netty mungkin akan maju (di Pilgub Jabar). Pak Dedi Mulyadi juga kelihatannya sudah mendeklarasikan diri akan maju. Kami akan dorong karena mereka kader-kader terbaik kami," kata Yana seperti diberitakan Radar Bandung (Jawa Pos Group).
Netty Heryawan dan Dedi Mulyadi dinilai memiliki kapasitas, kredibilitas, serta integritas sehingga layak maju pada Pilgub Jabar. Yana pun mengakui, keduanya merupakan kader terbaik FKPPI saat ini.
Selain Netty dan Dedi Mulyadi, kata dia, sebenarnya masih ada sejumlah nama kader FKPPI yang memiliki peluang untuk kembali maju pada Pilgub Jabar. "Pak Lex Laksamana (mantan Sekda Jabar) bisa saja maju lagi," ujarnya.
BANDUNG – Sejumlah nama mulai bermunculan jelang pilkada untuk memilih gubernur-wakil gubernur Jawa Barat pada 2018 mendatang. Kali ini giliran
- Puan Yakin PDIP Solid Meskipun Muncul Dinamika Jelang Kongres VI
- Politikus Senior PDIP Minta Presiden Prabowo Hentikan KPK Kriminalisasi Orang
- Politikus Senior PDIP Ini Nilai Megawati Nakhoda NKRI, Hasto Adalah Jangkarnya
- Megawati Sebut Mundur Lebih Terhormat daripada Dipecat, Sindir Jokowi?
- HUT ke-52 PDIP: Megawati Perintahkan Kader Bonding dengan Rakyat
- Pemerintah Pertimbangkan Melantik Dahulu Kepala Daerah Tak Bersengketa di MK