Istri Wako Palembang Mengaku Diminta Bohongi KPK

jpnn.com - JAKARTA - Masyito, istri Wali Kota Palembang nonaktif Romi Herton, mengaku pernah diminta oleh Muhtar Ependy untuk memberikan keterangan tidak benar terkait perkara suap penanganan sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) di Mahkamah Konstitusi yang menjerat  Akil Mochtar. Keterangan itu disampaikan Masyito saat bersaksi dalam persidangan Muhtar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (27/11).

Muhtar merupakan terdakwa perkara menghalangi penyidikan KPK dalam kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menjerat Akil.  Awalnya, Masyito mengaku Muhtar pernah menghubunginya usai diperiksa sebagai saksi Akil.

Namun, saat itu ponselnya dalam keadaan mati sehingga tidak bisa menerima panggilan Muhtar. "Habis diperiksa sebagai saksi Akil Mochtar, saudara Muhtar Ependy menelepon saya, tapi telepon saya sudah dalam keadaan off. Saat itu sudah jam 12 malam. Dan saudara terdakwa (Muhtar) telepon lewat telepon adik saya," kata Masyito.

"Dia (Muhtar) sampaikan kalau saya dipanggil sebagai saksi Akil Mochtar sampaikan saja kalau saya tidak kenal saudara Muhtar Ependy dan tidak pernah membuat atribut di PT Promix. Kemudian juga sampaikan saya tidak pernah pergi ke Bank BPD Kalbar," sambung Masyito.

Muhtar lantas meminta kepada Masyito agar hal itu juga disampaikan ke Romi. Masyito pun menuruti perintah Muhtar.  Namun, kata Masyito, suaminya Romi tidak memberikan komentar apapun.

Sementara Masyito saat menjalani pemeriksaan sebagai saksi Akil di KPK memilih memberikan keterangan sesua permintaan  Muhtar. "Sesuai permintaan, saya sampaikan bahwa tidak kenal, tidak pernah buat atribut dan juga tidak pernah ke Bank Kalbar. Tidak pernah berkomunikasi juga," ujar Masyito.

Keterangan yang disampaikan Masyito dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP). Dia juga menandatangani BAP tersebut.

Setelah menjalani pemeriksaan di proses penyidikan, Masyito juga  pernah diperiksa dalam sidang Akil. Dalam kesaksiannya, dia menyampaikan keterangan sesuai yang ada di dalam BAP. Padahal keterangannya di BAP tidak benar.