Isu BBM Bikin Panas Hubungan SBY-Mega

jpnn.com - JAKARTA - Pebedaan pandangan atas isu kenaikan harga BBM antara pemerintahan Presiden SBY dan Presiden terpilih Jokowi semakin meruncing. Kubu Jokowi-JK terus mendesak pemerintahan Presiden SBY memutuskan kenaikan harga agar anggaran pemerintah lebih sehat.

Namun, desakan itu memunculkan tuduhan bahwa Jokowi yang diusung partai PDIP tidak konsisten, karena selama pemerintahan SBY 2009-2014, PDIP paling vokal menentang setiap uapaya menaikkan harga BBM .
       
Presiden SBY kemarin menegaskan tidak ada alasan kuat untuk menaikkan harga BBM dalam sisa masa jabatannya yang hanya tinggal tujuh minggu.  "Saya juga merasa tekanan (untuk menaikkan BBM) pada pemerintahan yang saya pimpin boleh dikata luar biasa. Saya punya pendapat berbeda, kalau saya naikkan BBM tahun ini, beban rakyat terlalu berat," ujar SBY melalui akun youtube yang diunggah kemarin (29/8).

Menurut SBY,  jika dalam waktu tujuh minggu ke depan tiba-tiba ada perubahan situasi dramatis, misalnya, harga minyak dunia meroket, dan kalau tidak saya naikkan, APBN tentu jebol. "Tapi situasinya sekarang kan sebaliknya, harga minyak mentah cenderung turun, sehingga logika menaikan BBM itu tidak kuat,"paparnya.
    
Terkait defisit anggaran, yang dijadikan alasan kubu Jokowi mendesak kenaikan harga BBM, SBY menekankan bahwa sejak awal pemerintahannya telah melakukan sejumlah langkah antisipatif. " Tahun lalu BBM sudah dinaikkan, tahun ini kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) dan Bahan Bakar Gas (BBG) dan pemotongan anggaran, itu juga dalam rangka pengurangan defisit," tegas SBY.
   
Karena itu, SBY sedikit geram saat disebut bahwa pihaknya sengaja ingin membebani pemerintahan berikutnya dengan memilih tidak menaikkan harga BBM. Dia menegaskan, pihaknya tidak pernah berniat memberikan beban bagi pemerintahan selanjutnya.
      
Namun, dia menilai, segala beban tidak harus dilimpahkan ke pemerintahannya, untuk memuluskan pemerintahan selanjutnya. Dia mencontohkan, pada era transisis pemerintahan Megawati ke pihaknya, dirinya tidak pernah menyebut pemerintahan Mega memberikan beban pada pemerintahan selanjutnya.  

"Pemerintahan Ibu mega punya tantangan sendiri, pemerintah saya juga demikian. Kalau tujuannya untuk membikin pemerintahan yang akan datang  serba mudah dengan cara berikan semuanya, itu juga tidak baik,"urainya.
       
SBY pun membandingkan, pada 2004 lalu, saat dirinya terpilih sebagai Presiden RI, pihaknya tidak pernah mendesak pemerintahan sebelumnya untuk menaikkan harga BBM. Padahal waktu itu, gap antara harga BBM yang disubsidi dengan harga pasarnya, cukup jauh. Karena itu, pada awal pemerintahannya pada 2005, pihaknya terpaksa menaikkan harga BBM hingga 140 persen. "Itu berat sekali. Tapi Alhamdulillah makin kecil gap-nya,"ujarnya.
       
SBY menekankan, persoalan subsidi BBM memang selalu menjadi persoalan yang harus dihadapi pemerintah. Dia mengaku sepakat dengan pandangan yang menyatakan bahwa subsidi BBM harus dikurangi. Hal tersebut juga telah beberapa kali dilakukan. "Yang penting pengurangan subsidi harus bertahap,"ujarnya. (ken)