Isu Gelombang PHK Bikin Galau, Pemerintah Pasang Kuda-Kuda
jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah memastikan memitigasi isu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang santer menerjang berbagai sektor.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan terus melakukan langkah mitigasi dan mediasi.
"Sehingga bisa menghindari kondisi pemutusan hubungan kerja (PHK) salah satunya dengan mendorong dialog bipartit," ungkap Ida Fauziyah di Jakarta, Jumat (11/11).
Ida mengatakan telah meminta kepada Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri dan timnya untuk melakukan langkah mitigasi dan mediasi.
"Juga mengajak membicarakan itu secara bipartit di internal perusahaan. Banyak perusahaan yang menyampaikan kondisinya tertentu biasanya mereka konsultasi Ditjen PHI dan Jamsos," kata Ida.
Sebelumnya, beberapa perusahaan dikabarkan akan melakukan relokasi pabrik dari Banten ke Jawa Tengah pada tahun depan.
Menurut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banten relokasi tersebut dapat berdampak pada ribuan karyawan yang bekerja di perusahaan-perusahaan tersebut serta terjadi efek domino kepada masyarakat di sekitar lokasi lama.
Dalam acara itu sebelumnya Menaker Ida menuturkan bahwa kondisi pasar kerja Indonesia mulai pulih setelah mengalami dampak COVID-19.
Pemerintah memastikan memitigasi isu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang santer menerjang berbagai sektor.
- Rumah BUMN SIG di Rembang: 495 UMKM Naik Kelas & Serap 1.869 Tenaga Kerja
- Dukung Industri Garmen, Bea Cukai Beri Izin Fasilitas Kawasan Berikat ke Perusahaan Ini
- Menhut: MoU dengan Kemnaker untuk Perluas Lapangan Kerja-Pemberdayaan Petani Hutan
- Grab Indonesia Klarifikasi soal Pemberian BHR Rp 50 Ribu ke Mitra Pengemudi
- Kemnaker Evaluasi Aplikator Transportasi Daring Soal Laporan Pemberian BHR Rp 50 Ribu
- Antisipasi Dampak Tarif Resiprokal AS, Prabowo Perintahkan Bentuk Satgas PHK