Isu Gelombang PHK Bikin Galau, Pemerintah Pasang Kuda-Kuda
jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah memastikan memitigasi isu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang santer menerjang berbagai sektor.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan terus melakukan langkah mitigasi dan mediasi.
"Sehingga bisa menghindari kondisi pemutusan hubungan kerja (PHK) salah satunya dengan mendorong dialog bipartit," ungkap Ida Fauziyah di Jakarta, Jumat (11/11).
Ida mengatakan telah meminta kepada Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri dan timnya untuk melakukan langkah mitigasi dan mediasi.
"Juga mengajak membicarakan itu secara bipartit di internal perusahaan. Banyak perusahaan yang menyampaikan kondisinya tertentu biasanya mereka konsultasi Ditjen PHI dan Jamsos," kata Ida.
Sebelumnya, beberapa perusahaan dikabarkan akan melakukan relokasi pabrik dari Banten ke Jawa Tengah pada tahun depan.
Menurut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banten relokasi tersebut dapat berdampak pada ribuan karyawan yang bekerja di perusahaan-perusahaan tersebut serta terjadi efek domino kepada masyarakat di sekitar lokasi lama.
Dalam acara itu sebelumnya Menaker Ida menuturkan bahwa kondisi pasar kerja Indonesia mulai pulih setelah mengalami dampak COVID-19.
Pemerintah memastikan memitigasi isu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang santer menerjang berbagai sektor.
- Terjadi Kecelakaan Kerja Berulang, Wamenaker Tinjau Smelter IMIP
- Banten Investment Forum 2024: Tawarkan Peluang Investasi di 4 Klaster Sektoral
- Menaker Yassierli dan Mendagri Tito Gelar Rakor, Bahas PHK hingga Upah Minimum 2025
- Menaker Yassierli Bertekad Pertahankan WTP Lewat Penguatan Integritas Pegawai
- Temui Pj Gubernur, Aliansi Buruh Menyuarakan UMP Aceh 2025 Naik jadi Rp 4 juta Per Bulan
- Raker dengan Komisi IX DPR, Menaker Yassierli Paparkan Arah Kebijakan Ketenagakerjaan