Isu HAM Disebut Muncul 5 Tahun Sekali, Gerindra: Hentikan Benih Perpecahan

jpnn.com, JAKARTA - Juru Bicara Partai Gerindra Bidang HAM dan Konstitusi Munafrizal Manan menilai bahwa setiap lima tahun menjelang kontestasi pemilihan presiden, isu hak asasi manusia (HAM) selalu dipakai sejumlah pihak untuk menyerang calon presiden Prabowo Subianto.

Menurut dia, menggunakan isu HAM untuk tujuan kepentingan politik pemilihan presiden justru merendahkan marwah hak asasi manusia karena nilai-nilai HAM terlalu mulia untuk sekadar dijadikan sebagai komoditas politik.

“Menuduh seolah-olah seseorang sudah pasti bersalah padahal tidak ada putusan lembaga peradilan yang menyatakan seseorang telah bersalah secara sah dan meyakinkan adalah perbuatan yang justru mencederai prinsip HAM,” ucap Munafrizal dalam keterangannya, Jumat (28/7).

Eks Wakil Ketua Komnas HAM RI ini bilang semakin isu HAM dipolitisasi untuk kepentingan politik, semakin menimbulkan sikap antipati di kalangan publik luas.

Terlebih, pelanggaran HAM yang berat merupakan domain hukum. Oleh karena itu, harus berdasarkan pada fakta yuridis dan bukti yang sangat kuat.

“Dalam hukum pidana, pembuktian hukum tidak boleh sedikit pun ada keraguan yang beralasan (beyond reasonable doubt), apalagi yang tidak beralasan, dan juga pembuktian hukumnya harus lebih terang daripada cahaya,” jelasnya.

Menuduh seseorang sebagai pelaku pelanggaran HAM yang berat, kata dia, harus memenuhi syarat teknis hukum pembuktian yang tidak mudah.

Itulah mengapa pendekatan yudisial yang pernah dilakukan dalam perkara Tanjung Priok, Timor-Timur, Abepura, dan Paniai justru berujung dengan putusan Pengadilan HAM yang membebaskan para terdakwa.