Isu Kebangkitan PKI Dinilai tak Berpengaruh kepada Jokowi, Begini Penjelasannya..
jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Maksimus Ramses Lalongkoe mengaku tidak heran mendengar isu-isu kebangkitan partai komunis Indonesia (PKI) selalu muncul setiap menjelang 30 September.
Pasalnya, pada tanggal tersebut pernah terjadi peristiwa kelam yang identik dengan hari kebangkitan PKI. Baru satu hari kemudian, tepatnya 1 Oktober, dikenal dengan Hari Kesaktian Pancasila, dimana dilakukan penumpasan terhadap PKI.
"30 september itu kan hari kebangkitan PKI, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan PKI pasti diembuskan saat menjelang 30 September. Apalagi 30 September juga kerap digunakan untuk memutar film G30 S/PKI. Saya kira hal yang biasa saja itu," ujar Ramses kepada jpnn.com, Jumat (25/9).
Direktur eksekutif Lembaga Analisis Politik Indonesia kemudian menyoroti keinginan mantan panglima TNI Gatot Nurmantyo, agar pemerintah memutar kembali film G 30 S/PKI. Ramses menilai permintaan tersebut juga hal yang biasa.
Menurutnya, sejumlah pihak bolah saja berupaya memojokkan Presiden Joko Widodo, jika nantinya tak bersedia memutar kembali film tersebut.
"Namun, selama pihak-pihak yang menghembusnya tidak mampu membuktikan keberadaan PKI, maka tak cukup berpengaruh terhadap pemerintah kok," ucapnya.
Ramses juga menyebut, selama pihak-pihak tertentu tidak mampu membuktikan kebangkitan PKI, maka isu yang diembuskan hanya menjadi bahasa politis untuk tujuan politik.(gir/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Pengamat ini meyakini isu kebangkitan kembali PKI tak akan berpengaruh pada pemerintahan Joko Widodo. Begini penjelasannya
Redaktur & Reporter : Ken Girsang
- Agung Sebut Pilkada Jateng Jadi Ajang Pertarungan Efek Jokowi vs Megawati
- Ikuti Arahan Jokowi, Pujakesuma Dukung Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada DKI
- KPK Cecar Ipar Jokowi terkait Pengaturan Lelang di Kemenhub
- Tanggapi Dukungan Jokowi Kepada Ridwan-Suswono, Syafrudin Budiman: Tanda-Tanda Kemenangan
- Pilkada Landak: Kaesang Sebut Heri-Vinsesius Didukung Jokowi & Prabowo
- Riyono Komisi IV: Kenaikan PPN Bertentangan dengan Spirit Ekonomi Pancasila