Isu KMP Ingin Ubah Pilpres jadi Tak Langsung, Ini Komentar Nusron

jpnn.com - JAKARTA - Kabarnya, ada rencana dari KMP untuk melakukan amandemen 1945. Terutama, soal rencana mengubah sistem pilpres langsung menjadi tidak langsung.

Anggota DPR Fraksi Partai Golkar Nusron Wahid menuturkan bahwa pihaknya memang mendengar hal tersebut.

Namun, langkah itu pasti akan direspon rakyat dengan melakukan gerakan reformasi jilid II di Indonesia. "Pasti akan banyak dilawan berbagai pihak dan masyarakat," terangnya, kemarin.
    
Karena itu, saat ini cara yang paling tepat adalah terus mengawal demokrasi di Indonesia. Awalnya, demokrasi ini sudah on the track, namun berubah arah pasca pengesahan UU pilkada.

"Rakyat juga bsia menggalang kekuatan bersama MPR, agar cita-cita reformasi bisa dijalankan," tegasnya.
      
Terpisah, Ketua MPR Zulkifli Hasan menegaskan, pasca voting penetapan pimpinan MPR, diharapkan tidak ada lagi pengkubu-kubuan dalam paket A atau paket B pemilihan.

Semua pihak harus menjadi satu kembali. Apalagi, agenda terdekat dinilai penting karena MPR akan melakukan pelantikan kepada Presiden dan Wapres terpilih Jokowi-JK.
      
"Ini tugas berat tapi mulia, tentu (dilakukan) dengan dukungan Wakil Ketua, ada pak Mangindaan, pak Hidayat, pak OSO (Oesman Sapta Oedang, red) dan pak Mahyudin serta seluruh anggota," ujar Zulkifili kemarin.
     
Menurut Zulkifli, tanggung jawab sebagai Ketua MPR terbilang besar. Masa tugas selama lima tahun ke depan harus lebih baik dari pimpinan MPR sebelumnya. Pelantikan Presiden dan Wapres terpilih harus bisa dilaksanakan dengan sukses tanpa hambatan politik apapun.
      
"Agenda terdekat kita tanggal 20 mendatang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, harus betul-betul kita sukseskan karena jadi tonggak keberhasilan demokrasi kita," ujarnya.
      
Zulkifli juga memastikan, tidak ada upaya dari KMP untuk menjegal pelantikan Jokowi-JK. Apalagi, dengan melakukan berbagai upaya politik yang justru mencederai kehidupan demokrasi.
      
"Itu pikiran aneh saja, saya kira kita harus utamakan persatuan kesatuan. Apalagi lembaga MPR perekat perbedaan, tidak ada niatan yang tadi itu," tegasnya. (idr/bay/dyn)