Isu Mutasi Berembus Kencang, 200 Pejabat Pemko Bergeser
jpnn.com, PADANG - Sepekan terakhir, isu mutasi sejumlah pejabat di lingkungan Pemko Padang berembus kencang. Kemarin, (25/7) isu mutasi menjadi pembicaraan hangat bagi kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemko Padang.
Ini karena Senin (24/7) sore, sejumlah pejabat dikumpulkan di Balai Kota Padang Aiepacah. Menurut informasi yang beredar, para pejabat itu diberi pengarahan sebelum menduduki jabatan baru.
“Iya, katanya hari ini, Rabu (26/7) ada mutasi untuk jabatan eselon II, III dan IV. Saya tahunya dari rekan kerja,” kata salah seorang ASN yang tak mau disebutkan namanya kepada Padang Ekspres di Balai Kota Padang, Selasa (25/7).
Menurutnya, kalau informasi tersebut benar adanya jangan sampai mengganggu kinerja. Karena mutasi merupakan hak pimpinan yang bisa dilakukan kapan saja. “Tugas kita sebagai ASN bekerja sesuai tupoksi masing-masing. Pimpinan pasti punya penilaian untuk melakukan mutasi,” jelasnya.
Saat ditanyai kebenaran kabar tersebut ke sejumlah kepala dinas yakni Dinas Lingkungan Hidup, Al Amin, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Medi Iswandi, Dinas Pehubungan, Hendrizal Azhar, Kepala Satpol PP Dian Fakhri, mereka kompak mengatakan tidak mengetahui kabar mutasi tersebut.
“Ya, saya sendiri tidak mengetahui adanya mutasi ini. Terlepas benar atau tidak, mutasi tersebut merupakan hal yang wajar. Dan kami selalu siap,” ujar Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Padang, Medi Iswandi.
Senada dikatakan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Padang, Al Amin. “Saya sekarang di Jakarta. Jadi saya tidak tahu menahu soal mutasi tersebut,” jelasnya.
Sedangkan menurut Kepala Satpol PP Padang, Dian Fakhri, mutasi itu, penting juga dilakukan. Selain merupakan bentuk penyegaran, juga mampu meningkatkan kinerja. “Di Satpol PP sendiri, ada beberapa jabatan yang belum terisi. Bahkan jabatan yang kosong itu merupakan jabatan strategis. Seperti jabatan sekretaris,” jelasnya.
Sepekan terakhir, isu mutasi sejumlah pejabat di lingkungan Pemko Padang berembus kencang. Kemarin, (25/7) isu mutasi menjadi pembicaraan
- Ronny Bicara Putusan MK, Anggota TNI & Polri Kena Pidana Kalau Tak Netral
- Ulas Putusan MK, Megawati Bicara Sanksi Pidana Bagi ASN & Anggota TNI/Polri yang Tak Netral
- Putusan MK jadi Kekuatan Bawaslu Awasi ASN, TNI, Polri, hingga Kades yang Tak Netral
- Pj Gubernur PBD Ingatkan ASN Agar Tidak Bermental Seperti Bos yang Minta Dilayani
- Muhammad Musa'ad Tegaskan ASN Pelayan Masyarakat, Bukan Bos yang Minta Dilayani
- 5 Berita Terpopuler: Honorer 32 Tahun Gagal Tes PPPK, Semoga RUU ASN Menjadi Penyelamat