Isu Pemangkasan Anggaran Bikin KPU Gusar

“Pendaftaran PPK/PPS dilakukan serentak di delapan kabupaten kota mulai 24 hingga 30 Juni dan PPS mulai 28 Juni hingga 4 Juli. Bila pemangkasan anggaran pilgub itu benar, Pemprov harus menjelaskan alasannya. Usulan KPU sebesar Rp 299 miliar sudah dihitung sejak 2015 lalu dan disesuaikan kebutuhan,” jelasnya.

Sekretaris KPU Banten Septo Kalnadi mengakui bahwa rencana pemangkasan anggaran Pilgub Banten sebesar Rp 49 miliar belum secara resmi disampaikan Pemprov Banten. Menurut Septo, baru mendapatkan informasi melalui pesan singkat dari TAPD tentang rencana pemangkasan anggaran pilgub dalam APBD perubahan 2016.

“Kami masih menunggu surat resminya, bisa saja pemangkasan itu baru rencana dan pembahasan di TAPD, belum menjadi keputusan Pemprov Banten,” ungkapnya.

Jika benar pemangkasan itu dilakukan Pemprov, kata Septo, KPU Banten akan tetap menggelar Pilgub Banten sesuai jadwal semula. Sebab anggaran yang Rp 150 miliar dari APBD Banten telah didistribusikan ke KPU kabupaten kota.

“Memang ada beberapa yang akan terkena dampak bila benar pemangkasan dilakukan Pemprov, honor PPK/PPS, kegiatan sosialisasi, dan rapat-rapat KPU harus dikurangi menyesuaikan anggaran yang ada,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Biro Pemerintahan Pemprov Banten E Kusmayadi membantah bahwa pihaknya telah memutuskan untuk memangkas anggaran pilgub Rp 49 miliar. Menurutnya, Pemprov masih membahas dan mengkajinya sebelum dialokasikan dalam APBD perubahan 2016. “Pada prinsipnya, kami setuju dengan anggaran yang diusulkan KPU. Namun, beberapa hal sedang didalami menyusul disahkannya revisi UU Pilkada,” katanya.

Menurut Kusmayadi, keputusan resmi pemerintah akan disampaikan secara resmi pula ke KPU Banten. “Ya, namanya juga masih pembahasan, tentu saja kalau enggak melakukan efisiensi berarti melakukan penambahan anggaran. Pekan ini kami akan kembali membahasnya,” ungkapnya. (mg-12/alt/dwi/dil/jpnn)