Isu Perayaan Natal Dilarang di Sumbar, Begini Respons PDIP
jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto angkat suara terkait isu larangan penyelenggaraan Natal di Sumatera Barat, akhir-akhir ini.
Menurut Hasto, pelarangan kegiatan umat nasrani itu tidak ada di Sumatera Barat. Hasto menilai hal itu diembuskan dalam rangka menarik sentimen agama jelang Pilkada 2020.
"Kami sudah melakukan komunikasi ke bupati, tidak ada larangan. Karena itu dijamin konstitusi," kata Hasto, di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin (23/12).
Hasto mengatakan, isu pelarangan tersebut sengaja diembuskan jelang gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 mendatang.
"Hanya ada yang meniupkan itu sebagai sebuah isu, karena mau pilkada. Lagi-lagi pilkada dijadikan sebuah isu untuk membelah. Padahal kebebasan beragama dijamin konstitusi, terlebih bagi PDIP," ujar Hasto.
Mantan anggota DPR RI ini menegaskan partai besutan Megawati Soekarnoputri tersebut akan menjalankan salah satu perintah konstitusi yakni menjamin kebebasan beragama.
"Kami akan berjibaku dalam menjalankan perintah konstitusi. Karena kita adalah negara yang percaya kepada Tuhan. Tapi dalam menjalankan agama dan keyakinan tersebut, kebebasan dijamin sepenuhnya oleh konstitusi," pungkas Hasto. (tan/jpnn)
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto angkat suara terkait isu larangan penyelenggaraan Natal di Sumatera Barat
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
- Jelang Natal & Tahun Baru, Senator Manaray Bersama Kemenhub Sepakat Awasi Harga Tiket ke Papua
- Paket SNAP! AirAsia MOVE Bikin Libur Natal Makin Menyenangkan dan Lebih Murah
- Hasto PDIP Sebut Kedekatan Anies dengan Pram-Doel Akibat Demokrasi yang Dikebiri
- Anggota DPRD DIY Menolak Istilah Nataru
- Hasto Klaim Program Infrastruktur Risma-Gus Hans yang Dibutuhkan Warga Jatim
- Hasto PDIP Yakin Jatim Tidak Akan Kebanjiran Kalau Dipimpin Risma-Gus Hans