Isu Perpanjangan Kontrak Freeport Rawan Dipolitisasi

Fakta itu membuat IHCS menolak manuver elite politisi yang ada di Pemerintahan terkait perpanjangan kontrak PTFI itu. Seharusnya, sebelum kekurangan royalti 2003-2010 itu dibayarkan PTFI, tak ada komitmen yang diambil terkait Freeport.

"Seharusnya pembicaraan renegosiasi kontrak mempersyaratkan pembayaran royalti itu. Seperti KPK yang juga memperhitungkan kerugian kekurangan pembayaran royalti emas dengan dasar UU Minerba tahun 2009 yang mengatur renegosiasi atau penyesuaian KK dengan UU itu," jelasnya.

"Ke depan royalti harus di atas 3,75 persen untuk emas. Karena angka 3,75 persen itu minimum dan disetujui PTFI untuk menghindari gugatan hukum," kata dia.

Untuk isu terkait PT Freeport, dua pihak pasangan capres-cawapres yang akan berlaga di 2014 memiliki respon berbeda.

Kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa sendiri menyatakan ada kesepakatan tidak adil yang dibuat atau ada dalam kontrak masa lalu. Dengan demikian, renegosiasi menjadi penting, dikombinasikan dengan peraturan baru, seperti Undang-Undang No 4 tahun 2009 tentang Minerba.

Berdasarkan Keppres nomor 3 tahun 2012, Hatta Radjasa adalah Ketua Tim Evaluasi untuk Evaluasi untuk Penyesuaian Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara karena menjabat Menko Perekonomian. Setelah jadi bakal cawapres, otomatis posisi itu dipegang Chairul Tanjung yang kemudian menjadi Menko Perekonomian menggantikannya.

Selanjutnya, sebuah video beredar di Youtube berisi pidato Hashim Djojohadikusumo, Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, dalam sebuah acara di Washington DC, sempat menyinggung soal Freeport. Hashim meminta perusahaan AS itu tak khawatir soal kenaikan pajak penghasilan di Indonesia. Sebab kenaikan pendapatan pajak akan dibebankan ke rumah tangga di Indonesia apabila Prabowo menjadi presiden.

Sementara Joko Widodo (Jokowi) sendiri belum mau berkomentar terkait isu PT Freeport Indonesia itu. (jpnn)